Page 41 - Bansos

Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan

C. DEFINISI
1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program

pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat
pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai

persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.
2. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang yang disalurkan secara nontunai
kepada KPM, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau

rentan terhadap risiko sosial.
3. Program Keluarga Harapan Akses yang selanjutnya disingkat PKH Akses adalah

program pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang memiliki komponen
sebagai persyaratan yang berada di lokasi sulit dijangkau baik secara geografis,
ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian

secara khusus.
4. Program Keluarga Harapan Adaptif yang selanjutnya disingkat PKH Adaptif adalah

program perlindungan sosial terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial
dan komunitas adat terpencil.
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga

penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam
keputusan Direktur Jenderal.

6. Lanjut Usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan

kesamaan hak.

33