Page 9 - Bansos
P. 9

A.  PENDAHULUAN

                      Sebelum adanya Program Bantuan Pangan Non-Tunai, telah lebih dulu dikenal Program
                      Subsidi  Rastra.  Selanjutnya,  pada  tahun  2018  program  Subsidi  Rastra  secara
                      menyeluruh  ditransformasi  menjadi  program  Bantuan  Sosial  Pangan  yang  disalurkan

                      melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan
                      Sosial  Pangan  di  seluruh  kabupaten/kota  dilaksanakan  dengan  skema  nontunai  atau

                      BPNT.
                      BPNT  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mentransformasikan  bentuk  bantuan
                      menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan

                      langsung  kepada  KPM  dengan  menggunakan  sistem  perbankan,  yang  kemudian  dapat
                      digunakan  untuk  memperoleh  beras  dan/atau  telur  di  e-Warong,  sehingga  KPM  juga

                      memperoleh gizi yang lebih seimbang.
                      Pada  tahun  2020  dalam  rangka  mewujudkan  penguatan  perlindungan  sosial  dan
                      meningkatkan  efektifitas  program  bantuan  sosial  pangan,  maka  program  BPNT

                      dikembangkan      menjadi    program    Sembako.    Indeks    bantuan    yang   semula
                      Rp.110.000/KPM/  bulan  untuk  membeli  beras  dan  telur  menjadi  Rp.150.000/KPM/

                      bulan.  Dan  pada  tahun  2021  besaran  bantuan  Kembali  dinaikkan  menjadi
                      Rp.200.000/KPM/ bulan, guna memberikan kesempatan kepada KPM untuk mengakses
                      bahan pokok lainnya seperti daging, kacang-kacangan, dan sayur-mayur.

                      Adanya  program  bantuan  sosial  ini  akan  mengurangi  beban  pengeluaran  keluarga
                      miskin dalam hal memenuhi kebutuhan makan, sehingga dapat memastikan sebagian

                      kebutuhan  dasar  masyarakat  miskin  terpenuhi.  Di  sisi  lain,  penambahan  jenis  bahan
                      pangan yang didapatkan dari program ini diharapkan mampu meningkatkan nutrisi/gizi
                      masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap

                      penurunan stunting.


                   B.  DASAR HUKUM
                      1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

                         Negara Tahun Anggaran 2020.
                      2. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  Penyaluran

                         Bantuan Sosial Secara Nontunai.
                      3. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2016  tentang  Strategi
                         Nasional Keuangan Inklusif.


                                                              2
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14