Page 24 - Buku Mapping_Kompilasi_rev1
P. 24

MAPPING KPP PRATAMA PIB 2016



                  2.3.3.2.  Peranan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah



                          Peranan Wajib Pajak Bendahara memegang peranan penting pada 2 tahun terakhir,
                          dengan kontribusi pada tahun 2014 kurang lebih sebesar 23% dari total realisasi

                          penerimaan  sebesar  Rp746.880.775.103,00  dan  sebesar  25%  dari  total  realisasi
                          penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp942.601.462.464,00. Rincian data Wajib

                          Pajak  Bendahara  yang  terdaftar  di  KPP  PIB  pada  tahun  2014  adalah  sebagai

                          berikut:


                          Tabel 7  : Jumlah Wajib Pajak Bendahara per Kecamatan

                                                        KECAMATAN

                            ALANG ALANG   BUKIT KECIL   GANDUS     ILIR      ILIR    SUKARAMI     TOTAL
                               LEBAR                             BARAT I   BARAT II
                                 29           170         57       329       76         269        930
                          Sumber : Data Internal KPP PIB


                          Data  terakhir  pada  tahun  2015,  jumlah  Wajib  Pajak  Bendahara  mengalami

                          peningkatan menjadi 969 Wajib Pajak. Untuk itu, pemetaan terhadap Wajib Pajak
                          Bendahara  menjadi  penting  di  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat  untuk  tetap

                          melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana APBD.


                          Melalui publikasi Badan Pusat Statistik Tahun 2015, digambarkan bahwa dalam

                          pembangunan  suatu  daerah  dana  diperoleh  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja
                          Negara  (APBN)  dan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).

                          Kontribusi APBD lebih rendah dibandingkan APBN. Diharapkan dimasa datang
                          APBD akan menjadi sumber yang dominan bagi pembangunan daerah Palembang.

                          Realisasi    penerimaan     APBD      Palembang      tahun    2014     mencapai

                          Rp2.799.309.268.842,49 atau naik sebesar 10,31 persen bila dibandingkan dengan
                          tahun  2013  yang  hanya  sebesar  Rp2.510.646.255.478,88.  Realisasi  penerimaan

                          APBD tahun 2014 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan

                          penerimaan lainnya yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang
                          lalu, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Sedangkan, realisasi

                          pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang tahun
                          anggaran 2014 sebesar Rp2.807.874.912.331,88 terdiri dari realisasi pengeluaran

                          untuk  belanja  tidak  langsung  sebesar  Rp1.447.854.586.211,85  dan  pengeluaran
                          belanja langsung sebesar Rp.360.020.326.120,03. Pengeluaran APBD Palembang



                                                                                                Page - 14
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29