Page 44 - Buku Mapping_Kompilasi_rev1
P. 44

MAPPING KPP PRATAMA PIB 2016



                                                          BAB V

                                                  ANALISA MAPPING





                         Penerimaan pajak merupakan salah satu pilar penerimaan dalam APBN sebagaimana
                  diamanatkan dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 huruf e. Target

                  penerimaan  dari  sektor  pajak  tahun  2015  dirasakan  cukup  tinggi,  mengingat  postur
                  penerimaan negara pada APBN hampir 80% melalui penerimaan pajak. Berdasarkan data

                  pada tahun 2015, diketahui bahwa sesuai dengan amanat dalam APBNP Tahun 2015 target
                  penerimaan  pajak  adalah  sebesar  Rp1.294  Triliun,  dengan  realisasi  yang  dicapai  oleh

                  Direktorat Jenderal Pajak adalah Rp1.060 Triliun. Realisasi tersebut meliputi penerimaan

                  pajak penghasilan non migas (PPh) non migas dan pajak penghasilan migas (PPh) migas.

                         Kondisi perlambatan ekonomi global pada tahun 2015, menjadi tantangan bagi DJP

                  dengan beban target penerimaan pajak yang semakin tinggi pada tahun 2016. Postur APBN

                  Tahun  2016,  dengan  asumsi  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  5.2%,  menganggarkan
                  penerimaan pajak sebesar Rp1.360 Triliun. Berdasarkan hasil penetapan target penerimaan

                  Tahun 2016 yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung,
                  KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengemban amanat sebesar Rp1,353 Triliun.


                         Dengan memperhatikan peningkatan target penerimaan yang signifikan pada setiap

                  tahunnya tersebut, maka  KPP Pratama Palembang Ilir Barat melakukan  langkah  inisiasi
                  penting pada awal tahun 2016 ini dengan pembuatan Mapping 2016. Seperti kita ketahui,

                  mapping  adalah  pemetaan  kondisi  Wajib  Pajak  berdasarkan  wilayah/lokasi,  subjek  dan
                  objek pajak, sektoral/jenis usaha,  potensi ekonomi, pembayaran pajak, dan lain-lain. Hasil

                  dari  mapping  inilah  yang  kemudian  dijadikan  acuan  untuk  menentukan  skala  prioritas

                  terhadap kegiatan penggalian potensi dan untuk menentukan program kerja agar potensi
                  tersebut dapat terealisasi.


                            Berdasarkan uraian pada BAB II, BAB III dan BAB IV, selanjutnya akan dibuat

                      analisis mapping yang dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama :


                      1.  Analisa Potensi Pajak Teoritis Per Sektor Tahun 2016;
                      2.  Analisi Potensi Pajak Teoritis Per Jenis Pajak Tahun 2016;

                      3.  Analisa Rencana Penerimaan Per Account Representative KPP Pratama Palembang
                          Ilir Barat Tahun 2016.



                                                                                                Page - 31
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49