Page 151 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

tokoh daerah, terutama Bali, Sulawesi Selatan, Maluku, Lombok,
sumbawa, dan Timor. NIT memunculkan tokoh-tokoh, yakni Cokorde
Gde Raka Sukawati, Nadjamoedin Daeng Malewa, Ide Anak Agung
Gde Agung, Sultan Mohammad Kaharoedin (Sumbawa), Julius Tahija
(Maluku Selatan), E. Katoppo, dan A.C. Manoppo (Sulawesi Utara).
Dalam perjalanan NIT, Anak Agung 32 kemudian tampil sebagai
tokoh terkemuka yang pada 1948 terpilih menjadi perdana menteri
NIT dan merangkap sebagai menteri urusan dalam negeri.
Sebelumnya, Anak Agung sebagai anggota delegasi dari Bali
dalam Konferensi Denpasar itu, mengecam isi dari peraturan
pembentukan NIT yang dianggapnya masih menunjukkan
kecenderungan untuk melindngi sebanyak mungkin kepentingan
Belanda. Substansi kepentingan kolonial berupa Undang-Undang
yang sengaja dirancang untuk mempertahankan eksistensi
pemerintahan kolonial. Penilaian ini logis karena Undang-Undang
tersebut merupakan rancangan para pegawai kolonialis, seperti
C.H.J.R. de Wall, J. Hangelbroek dan Eisenberger dan ketiganya
pernah menjadi pejabat di Departemen Dalam Negeri serta pernah
sebagai asisten residen di beberapa daerah. Oleh sebab itu, bab
pertama mengenai wilayah Negara Timur Besar yang mencakup
Provinsi Timur Besar, sesuai dengan Ordonansi 19 Februari 1936 dan
Keputusan 25 Mei 1938, sengaja mengesampingkan wilayah Nieuw
Guinea, Irian Jaya. Jelas, bab itu bertentangan dengan keputusan
Konferensi Malino yang menganggap wilayah Nieuw Guinea
tercakup dalam Negara Indonesia Timur atau dikenal dengan nama
de Groote Oost.
Pasca pelantikan sebagai perdana menteri, Anak Agung
segera menyusun berbagai program penting untuk membangun
pemerintahan, negara, dan masyarakat Indonesia Timur. Masalah
pertama dan penting dirumuskan adalah dasar kebijakan politik serta
pedoman kerja. Ia ingin mengubah sikap mental birokrasi kolonial
menjadi mental birokrasi yang merdeka dan berdaulat, agar
pemerintahannya benar-benar mengabdi bagi kepentingan negara
dan kesejahteraan rakyatnya. Ia berupaya mengeliminasi pengaruh
NICA yang masih diberlakukan pada pemerintahan sipil, seperti di
NIT. 33
Sementara itu terbentuknya NIT pada 24 Desember 1946,
reaksi Republik pada mulanya merespon secara negatif. Namun,
ketika NIT berhasil mempunyai kedudukan yang berdiri sendir ke luar

139