Page 303 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

- Mempersiapkan undang-undang pembangunan
nasional yang berencana dan menilai
penyelenggaraannya.
- Menyusun rencana pembangunan nasional dengan
memperhitungkan penggunaan segala kekayaan
alam dan pengerahan tenaga rakyat serta meliputi
segala segi penghidupan bangsa Indonesia dalam
bentuk rancangan undang-undang pembangunan.
Dalam pasal 4 Undang-Undang tersebut berisi pola
(blue print) pembangunan yang sesuai dengan
kepribadian rakyat Indonesia, yang diselenggarakan
secara bertahap.Pimpinan Dewan Perancang Nasional
diberikan wewenang membentuk seksi-seksi atau bidang
prioritas yang terdiri atas pembangunan di bidang sosial,
pemerintahan, pertahanan, ekonomi dan keuangan.

Masalah pembangunan nasional menjadi prioritas
pemerintahan era Soekarno. Pada 28 Agustus 1960,
Presiden memberikan arahan tentang pembangunan
nasional pada Sidang Pleno Dewan Perancang Nasional.
Pembangunan harus dengan perencanaan overall, tidak
berdiri sendiri.Hubungan pembangunan dengan
demokrasi terpmpin dan ekonomi dipimpin.
Pembangunan adalah amanat UUD pasal 33, supaya
menyempurnakan ekonomi terpimpin sejalan dengan
cita-cita demokrasi terpimpin, untuk melenyapkan sisa-
sisa ekonomi kolonial, bahaya paham-paham kapitalisme
dan free fight liberalism baik dari luar negeri maupun
dari dalam negeri.

Depernas yang bertugas menyusun pembangunan,
harus memikirkan konsentrasi produksi, distribusi dan
pembangunan hajat hidup rakyat.Masalah pembiayaan
harus berpegang teguh pada politik bebas aktif terhadap
luar negeri.Titik berat pembangunan nasional pada
bidang industri, terutama untuk keperluan pertanian dan
perkebunan.Disamping industri pembangunan juga
harus memperluas pertambangan dan bahan mineral.

291