Page 221 - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

221

Presiden megawati soekarnoputri
memberikan ucapan selamat kepada
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
periode 2003-2007 (sumber: antara).

memproses kasus korupsi. bila dugaan tersebut terbukti,
“Saya akan terus melakukan upaya-upaya untuk aparat penegak hukum dapat diadili dan dijatuhi hukuman.
memberantas korupsi, menempatkan militer dalam Pembentukan KPK dan pemberantasan semesta
perimbangan yang tepat, dan menyeimbangkan perilaku korupsi hanya salah satu ikhtiar reformasi hukum
hubungan antara eksekutif dan legislatif” yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden megawati
soekarnoputri di samping reformasi hukum lain yang
Korupsi (KPtPK) yang kemudian disusul oleh pembentukan dilakukan pada masa pemerintahan Presiden megawati
Pengadilan tindak Pidana Korupsi (tipikor). sebagi berikut.
sebagai bentuk pengawasan yang ketat terhadap potensi Pertama, merumuskan secara menyeluruh konsep
korupsi, pemerintah mewajibkan semua penyelenggara reformasi hukum.
negara melaporkan kekayaan pribadinya ke Komisi Kedua, mengkaji ketentuan perundangan yang berlaku,
Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara negara. Dalam proses serta merevisi dan memperbarui ketentuan perundangan
penyidikan dan proses hukum pelaku korupsi, pemerintah yang sudah tidak relevan, misalnya merevisi Kitab undang-
juga menjalin kerja sama internasional. Penyelidikan KKn undang Hukum Pidana.
juga mencakup kasus-kasus yang terjadi di masa lalu dan Ketiga, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan
berskala besar. baru untuk menghindari kekosongan hukum; beberapa di
tindakan pemberantasan KKn lainnya adalah dengan antaranya adalah uu Pencucian uang, uu antiterorisme,
memberi sanksi administratif terhadap pejabat negara dan uu advokat.
dan pejabat pemerintahan, termasuk bumn, yang diduga Keempat, melakukan pembaruan dan menyiapkan revisi
terlibat ataupun bertanggung jawab atas tindakan KKn di terhadap ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan
lembaga yang dipimpinnya. sanksi itu berupa pembebasan peran dan fungsi para pelaku hukum, seperti uu Kepolisian,
tugas sementara hingga pemberhentian dengan tidak uu Pemasyarakatan, uu Kehakiman, dan uu Kejaksaan.
hormat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. sanksi Kelima, menyelesaikan masalah pelanggaran hukum
berupa pembebastugasan dan pemecatan juga berlaku bagi di masa lalu serta mempercepat penyelesaian hukum di
aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, daerah bekas konflik dengan mengirimkan bantuan tenaga
apabila mereka diketahui melakukan penyimpangan dalam hakim dan jaksa.

mega w a tI SO e K a RNOPU t RI:2001-2004

Presiden Republik Indonesia FINAL REVISI 20082014 CETAK.indd 221 8/21/14 1:18 PM