Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 28 September 2019
P. 2

OPINI








                SABTU, 28 SEPTEMBER 2019                                                                                                                                                             02


                                                Salah Paham RKUHP









                                                        Penulis: Ogiandha  z Juanda  (Advokat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional, Direktur Treas Constituendum Institute)


                      APAKAH sejarah       dapat lebih memberikan kepas-                                                                                                         masih terbuka.
                                                                                                                                                                                  Karena itu, kalau memang
                  reformasi ialah pem-     tian hukum kepada masyarakat.                                                                                                         terdapat pasal yang dianggap
                                            Walaupun memang masih
                   benaran yang paling  ada beberapa pasal yang secara                                                                                                           bertentangan dengan amanat
                 mutlak untuk memak-       penataan tidak disusun secara                                                                                                         konstitusi, negara masih me-
                sakan aspirasi dengan      lebih tegas dan limitatif, dan                                                                                                        nyediakan jalur konstitusional
                                                                                                                                                                                 yang dapat digunakan untuk
                                           juga seharusnya  sejalan den-
                       dalih demokrasi.    gan aturan lain yang mengatur                                                                                                         menguji RKUHP itu terhadap
                                           secara lebih khusus. Namun,                                                                                                           Undang-Undang Dasar 1945.
                 Sejumlah rancangan undang-  sekali lagi, intensi penyusunan                                                                                                      Selanjutnya, sesuai dengan
                undang (RUU) yang disusun   RKUHP ini ialah sebagai bentuk                                                                                                       Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara
                oleh Dewan Perwakilan Rakyat   dekolonisasi dan perbaikan                                                                                                        Indonesia ialah negara hukum
                (DPR) menuai polemik. Secara   terhadap peraturan perundang-                                                                                                     sehingga menjadi satu kewaja-
                bergiliran,  RUU  yang  sudah   undangan peninggalan zaman                                                                                                       ran yang konstitusional kalau
                disiapkan oleh DPR untuk   kolonial Belanda. Tentu saja,                                                                                                         kemudian negara hadir untuk
                disahkan mendapatkan banyak   bukan  sebagai upaya  negara                                                                                                       mengatur warga negaranya me-
                pandangan kontra dari berbagai   menciptakan kekuasaan yang                                                                                                      lalui mekanisme pembentukan
                elemen masyarakat.         otoriter  melalui  mekanisme                                                                                                          hukum yang demokratis.
                 Salah satu isu yang menjadi   penyusunan sebuah peraturan                                                                                                        Pengesahan RKUHP ini ten-
                sorotan utama ialah mengenai   perundang-undangan.                                                                                                               tunya akan menjadi sejarah
                Rancangan Kitab Undang-Un-  Tentu, rumusan beberapa pas-                                                                                                         tersendiri di dalam  perkem-
                dang Hukum Pidana (RKUHP).   al di dalam RKUHP ini tidaklah                                                                                                      bangan hukum di Indonesia
                RKUHP ini direncanakan disah-  mungkin bisa untuk memuaskan                                                                                                      sehingga pemikiran subjektif
                kan pada rapat paripurna, Se-  pandangan berpikir seluruh ma-                                                                                                    dalam menilai pasal-pasal di
                lasa 24 September 2019. Namun,   syarakat Indonesia. RKUHP ini                                                                                                   dalam RKUHP itu perlu untuk
                DPR harus menunda penge-   tidak akan bisa sempurna seperti                                                                                                      diluruskan. Jangan sampai
                sahannya karena banyaknya   kitab suci, tetapi perlu dicatat                                                                                                     perang argumentasi berhenti
                desakan dari sebagian masyara-  bahwa proses penyusun RKUHP                                                                                                      pada tingkat normatif sehingga
                kat yang menilai bahwa beber-  ini telah dilakukan melalui satu                                                                                                  tidak sama sekali menyentuh
                apa pasal di dalam RKUHP ini   perjalanan diskusi yang panjang,                                                                                                  pada persoalan substansi yang
                bersifat ‘karet’ dan cenderung   dengan melibatkan berbagai                                                                                                      tentu saja bisa menimbulkan
                berpotensi menjadi alat untuk   elemen masyarakat, kalangan                                                                                                      kesalahpahaman.
                mengkriminalisasi warga.   akademisi dan praktisi. Tentu                                                                                                          Prejudice atau prasangka
                 Walaupun sebenarnya, di   saja dilakukan dengan legitimasi                                                                                                      buruk juga seharusnya dis-
                dalam masyarakat itu setidak-  dan transparansi yang kuat.                                                                                                       ampingkan dengan melihat
                tidaknya terdapat dua kelompok   Tentu untuk memahami pasal                                                                                                      pengesahan RKUHP ini bukan
                yang berbeda pandangan terkait   demi pasal di dalam RKUHP                                                                                                       sebagai  suatu ambisi  politik.
                RKUHP ini. Dengan demiki-  tidak cukup hanya dengan                                                                                                              Mengingat proses penyusuna-
                an, suara penolakan terhadap   membaca teks di dalam pasal-                                                                                                      nnya tidak dilakukan secara
                RKUHP ini tidaklah berdenging   pasal itu. Apalagi, kemudian                                                                                                     sembarangan dan terburu-buru,
                pada satu telinga yang sama.  menyuarakan ketidaksepakatan                                                                                                       dan tentu dilakukan dengan
                                           terhadap sesuatu yang belum                                                                                                           proses kajian-kajian dan pem-
                Kepastian hukum            dipahami dengan baik sudah                                                                                                            bahasan yang serius.
                 Isu RKUHP ini tidak benar   pasti akan menghasilkan satu                                                                                                         Ketidaksepakatan terhadap
                dan salah mutlak. Tentu ada   kesimpulan yang menyamping-                                                                                                        ketidaksempurnaan beberapa
                ruang tafsir yang sulit untuk   kan nilai-nilai keobjektivitasan.                                                                                                rumusan pasal di dalam RKUHP
                disentuh secara bersama-sama   Memang perdebatan men-                                                                                                            ini pun seharusnya ditunjukkan
                sehingga ruang kosong itu akan   genai tafsir terhadap pasal di                                                                                                  dengan cara-cara baik. Jalur-
                terus ada. Suara-suara yang me-  dalam peraturan perundang-                                                                                                      jalur demokrasi yang beradab
                nolak pengesahan RKUHP ini   undangan ialah hal yang biasa.                                                                                                      juga perlu untuk dikedepankan
                menganggap bahwa pasal-pasal   Bahkan, para ahli hukum dan                                                                                                       sehingga penyampaian aspirasi
                kontroversial di dalam RKUHP   praktisi  hukum  masih sangat                                                                                                     dilakukan tanpa harus mendo-
                ialah pasal-pasal yang lebih   sulit sekali untuk menentukan                                                                                                     brak koridor-koridor demokrasi
                kolonial jika dibandingkan   tafsir tunggal terhadap 1 pasal                                                                                                     yang semestinya.
                dengan KUHP warisan belanda.   di dalam peraturan perundang-                                                                                                      Gorong-gorong demokrasi
                Pertanyaannya, apakah pasal-  undangan yang lain sudah                                                                                                           juga masih belum tersumbat
                pasal yang dirasa kontroversial   berlaku.                                                                                                                       sehingga perbedaan berpikir
                itu sudah benar-benar secara   Namun, poin pentingnya                                                                                                            sebaiknya  dilakukan  melalui
                detail dibaca dan dipahami?  ialah bagaimana penerapan                                                                                                           dialog yang konstruktif dengan
                 Padahal, kalau kita banding-  pasal-pasal yang multi tafsir tadi                                                                                                pendekatan intelektual yang
                kan rumusan pasal-pasal yang   kemudian tidak disalahgunak-                                                                                               ILUSTRASI  lebih  mengedepankan  nilai
                terdapat di dalam RKUHP den-  an oleh oknum penguasa dan   teori tentang cara menafsirkan   Dari 628 pasal yang terdapat   nya tidak akan secara otomatis   dapat dilakukanya perbaikan   edukasi, bukan provokasi.
                gan  KUHP yang  lama terkait   aparat penegak hukum. Artinya,   atau menginterpretasikan nor-  di dalam RKUHP, rasanya   dapat berlaku.  terhadap RKUHP tersebut. Mis-  “Demokrasi yang  semba-
                tindak pidana, secara substansi   multitafsir bisa saja dimung-  ma hukum, yaitu hermeneutika   tidak adil kalau hanya dengan   Hal ini mengacu kepada Pasal   alnya melalui upaya uji materi   rangan tentu berbahaya, sama
                pasal-pasal  itu  hadir  dalam   kinkan selama tidak membuka   hukum. Hermeneutika ialah   terdapatnya beberapa pasal   628 RKUHP yang mengatakan   atau judicial review kepada   bahayanya dengan negara yang
                bentuk penyesuaian yang baru   ruang adanya tafsiran lain yang   jalan falsafati untuk memahami   yang dirasa kontroversial tadi,   bahwa pasal ini baru akan   Mahkamah Konstitusi atau   bertindak bebas di luar batas
                terhadap dinamika, fenomena,   berbahaya yang mengindahkan   hukum.             RKUHP ini kemudian dibatal-  berlaku setelah 2 tahun sejak   bahkan ruang untuk dilaku-  konstitusi sehingga hukum dan
                perubahan, dan perkembangan   nilai dan prinsip-prinsip keadi-                  kan. Padahal, kalaupun RKUHP   disahkan. Dengan kata lain,   kannya revisi sebelum RKUHP   demokrasi harus terus berada
                di dalam dimensi hukum yang   lan. Di dalam dunia hukum, ada   Tidak otomatis   ini kemudian disahkan, aturan-  masih terdapat upaya untuk   itu berlaku secara efektif juga   pada koridor konstitusional.



                                                                     Sel Pro-ISIS di Papua






                                                                    Penulis: Al Chaidar  (Program Studi Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh)

                 MENTERI Pertahanan Ry-     Beberapa sel aktif dari Solo   aminah) yang kemudian diketa-                                              ada sel sangat aktif di Sorong.   Keberadaan sel aktif ISIS di
                amizard Ryacudu, Jumat (6/9),   mulai mengirimkan kombatan   hui turut didukung jaringan JI                                           Mereka masih mencoba mer-  Papua terjadi karena--dalam
                mengatakan ada kelompok    ke Papua. Pengiriman ini terus   yang telah lebih dulu mendiami                                            ekrut para pekerja untuk ber-  perspektif Asef Bayat (2015)--ad-
                yang berafiliasi dengan ISIS   terjadi meski sudah terdeteksi   tanah Kasuari tersebut.                                               gabung dengan kelompok terse-  anya imagined solidarity (soli-
                yang menyerukan jihad di ta-  sejak  dua  tahun  lalu  dan  ke-  Polisi juga mengendus jika                                           but. Para pekerja ini terhubung   daritas yang terbayangkan) atas
                nah Papua. Mabes Polri sendiri   lompok ISIS baru mulai aktif   kelompok jaringan teroris ISIS                                        dengan jaringan internet dan   pembakaran masjid di Tolikara.
                sudah mendeteksi keberadaan   bergerak dalam setahun tera-  di Papua sempat merencanakan                                              aktif menggunakan media sos-  Mereka berangkat dari berbagai
                ISIS di tanah Papua sejak 2017,   khir. Kelompok MIT (Mujahidin   aksi pengemboman di Polres                                          ial untuk menyebarkan ideologi   wilayah (Jawa, Kaltim, Sulawe-
                sudah mulai ada 2 tahun ke   Indonesia Timur) pimpinan   Manokwari pada 2016. Pelaku                                                  perlawanannya.             si, Ternate) untuk melakukan
                belakang.                  Santoso dan Ali Kalora juga per-  yang sudah merencanakan dan                                                                         aksi pembalasan sebagai wujud
                 Jaringan itu berencana    nah mendapat sokongan dana   mempersiapkan serangan itu                                                    Haluan ideologis           solidaritas atas kemalangan
                melakukan pengeboman di    dari sel tidur ISIS di Papua.  kemudian berhasil diamankan                                                   Kendati sudah terdapat ger-  yang dialami saudaranya di
                Polres Manokwari, tapi berhasil                      polisi. Namun, jaringannya                                                       akan separatis OPM (Organisasi   wilayah lain.
                diamankan. Sel aktif ISIS ada   Migrasi teroris      tidak dapat ditelusuri karena                                                    Papua Merdeka), mereka tidak   Polisi memperkirakan, ISIS
                di Jayapura, Wamena, Fakfak,   Kelompok teroris di Papua   kendala luasnya wilayah Papua                                              pernah melakukan kontak atau   di Papua berbeda haluan den-
                Manokwari, Merauke, dan    semuanya ialah kelompok luar   yang terdiri atas tiga provinsi                                             berhubungan, apalagi bekerja   gan kelompok separatis di
                juga di beberapa wilayah di   yang bermigrasi dari Maluku   ini. Kelompok Abu Gar dari                                                sama dengan OPM. Meskipun   Papua. ISIS tersebut memiliki
                mana sel-selnya memang masih   (2000)  seusai  konflik agama   Ternate, dan kelompok Syahir                                           sama-sama berstatus sebagai   jaringan dengan Jamaah An-
                melakukan rekrutmen terhadap   di sana. Kelompok JI (Jamaah   dari Kalimantan Timur serta           Al Chaidar                        teroris tamkin (Chaidar, 2017)   sharut Daulah (JAD) di Indo-
                para pendatang yang bekerja di   Islamiyah) dan kemudian ber-  Kelompok Arridho dari Sulawe-                                          yang organik dan bersifat terito-  nesia. Polisi masih jadi sasaran
                sana dan belum ada penduduk   metamorfosis ke JAT (Jamaah   si Selatan mengirimkan banyak   migrasi pada 2000 dan 2010.   jen polisi, keberadaan sleeping   rial, sel-sel aktif ISIS di Papua   utama jaringan teror di Indo-
                asli yang berhasil diajak.  Ansharu Syariah) melebarkan   anggotanya dan kemudian mer-  Jaringan teroris yang berafi liasi   cells (sel tidur) ISIS diduga telah   tidak pernah berencana men-  nesia sebab aparat masih terus
                 Jaringan  ISIS yang ada di   sayap ke Papua karena dilarang   ekrut sejumlah anggota lainnya   ke ISIS mengembangkan sayap   menyebar ke berbagai wilayah   jalin komunikasi, seperti di   mengejar mereka. Polisi pernah
                Papua memang sudah dideteksi   kembali ke Jawa untuk meng-  di sana.            militernya dan terpisah dari   utama di Papua: Jayapura,   Mindanao, Filipina Selatan.   menangkap sel ISIS di Papua
                sekitar 2015, menyusul kejadian   hindari penangkapan.  Rencana pengeboman ter-  jaringan teroris yang berafi liasi   Wamena, Fakfak, Manokwari,   Orang-orang Papua pun tak   dan Papua Barat pada 2018, tapi
                dibakarnya masjid di Tolikara   Migrasi teroris pada 2010 juga   ungkap kembali pada 2018 dan   dengan Al Qaeda.  Merauke.            menyangka akan berhadapan   karena kurangnya bukti, jarin-
                (Sidney  Jones,  29 April  2019,   menyasar Papua sebagai tempat   menunjukkan bahwa mereka   Kemudian, berdasarkan hasil   Terakhir, berdasarkan anali-  dengan jaringan ISIS di tanah   gan mereka tak bisa terpetakan
                IPAC Report No 56).        persembunyian aman (qoidah   terpisah dari jaringan yang ber-  pengumpulan informasi inteli-  sis netnografi , ditemukan juga   yang tengah mereka bebaskan.  secara komprehensif.




                   P                                                                         Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
                   PALANGKA     POSTALANGKA     POST
                                                                                             di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
                                                                                             Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na  ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
                                                                                             Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
                   Alamat        : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya               Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
                   Penerbit      : PT Media Palangka Pambelum
                   Terbit Pertama   : 15 November 2001                                       Manager Produksi : Junaidi E  endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
                   SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001  Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
                                                                                             Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
                   Dewan Redaksi                       : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto  (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
                   Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab     : M Harris Sadikin
                   Pemimpin Perusahaan                 : Revy Apriani                        Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
                   Kabag Litbang                       : Hairil Supriadi                     (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
                   Ombudsman                           : -                                   Percetakan    : PT Media Palangka Pambelum
                                                                                             Alamat        : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)
   1   2   3   4   5   6   7