Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 25 September 2019

OPINI

RABU, 25 SEPTEMBER 2019 02

RUU KUHP Produk Hukum

Neo-Kolonialisme

Penulis: Atang Irawan (Pengamat Hukum)

TUJUH puluh empat tahun sudah Indonesia Jika perumus undang-undang rada pada batas kewajaran daya tidak lagi merupakan tindak dak diatur berbeda, karena akan bagaimana memformulasikan
mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang lebih menekankan emosional nalar. Atau dengan kata lain pidana menurut peraturan pe- bertabrakan dengan asas lex kaidah dalam bingkai HAM
dan demokrasi sebagaimana
“straftrecht is een slechrecht”
rundang-undangan yang baru,
karena melihat kasus per kasus
specialis derogat legi generali,
merdeka, bebas dari pikiran dan tindakan kolo- dalam penegakan hukum yang yakni hukum pidana adalah hu- maka pelaksanaan putusan seperti UU KPK, UU Pers, UU diamanatkan dalam UUD 1945.
RUU KUHP ini sangat penting
nialisme. Namun kenyataannya masih ditemu- selama ini terjadi, yang um- kum yang buruk bagi kepastian pemidanaan dihapuskan”. Advokat dan UU lainnya. dan strategis namun sebaiknya
Dengan begitu, tampak RUU
Apakah yang dimaksud pasal
kan banyak hukum negeri penjajah berlaku di umnya jauh dari rasa keadilan dan keadilan dan akan berben- tersebut bermakna “putusan KUHP ini rapuh jika disanding- cara pendekatan yang diper-
turan dengan asas Nulla poena
dalam masyarakat, maka yang
sini. Sekitar 70-an hukum kolonial efektif ber- terjadi adalah cara pandang sine lege (tidak ada pidana tanpa batal demi hukum”, yang dalam kan dengan UU sektoral karena gunakan adalah “pemidanaan
laku dan mengikat rakyat Indonesia. pembalasan. Pada hal, di negara- ketentuan undang-undang), teori hukum diterjemahkan tidak secara komprehensif di- dimaksudkan sebagai alternatif
terakhir penghukuman suatu
Nulla poena sine crimine (tidak
sebagai putusan yang sejak
lakukan harmonisasi dan ter-
negara Eropa, umumnya lebih
senang menerapkan pidana ada pidana tanpa kejahatan,) awal dianggap tidak pernah kesan terburu-buru ‘mengejar perbuatan pidana”.
Watak hukum kolonialisme- telah menerapkan pemidanaan denda atau sanksi administratif dan Nullum crimen sine poena ada (never existed) dan tidak setoran’. Dengan kata lain, ultimum
-sering juga disebutkan nor- secara berlebihan (overspanning atau ganti rugi daripada pidana legali (tidak ada perbuatan mempunyai nilai apapun secara Lebih mengerikan lagi, UU remedium itu mensyaratkan
ma-norma, bersifat intimidatif, van het straftrecht) dan mena- penjara. pidana tanpa pidana menurut hukum (legally null and void). yang mengatur peristiwa yang terlebih dahulu upaya pem-
dan bahkan mengebiri hak-hak brak esensi dari hukum pidana undang-undang). Ketiga, masih banyak dite- bersifat extra ordinary crime berian sanksi lain (non penal),
fundamental rakyat baik secara sebagai upaya terakhir (ultimum Lima catatan Kedua, tidaklah tepat jika mukan pasal yang mengekang pun tidak luput dari cengkera- berupa peringatan, denda dan/
publik maupun privat. Maka remedium). Ada beberapa hal sebagai perubahan UU dapat mengaki- kebebasan berekspresi yang man RUU KUHP. atau ganti rugi, kewajiban sosial
sudah lama muncul semangat Obesitas RUU KUHP dapat catatan kritis untuk dijadikan batkan terjadinya alasan meng- merupakan hak fundamental Kelima, masih banyak pe- dan lain-lain sebelum huku-
menciptakan hukum nasional dilihat dari pengembangan bahan pertimbangan agar pe- hapuskan pelaksanaan pidana. rakyat dalam negara demokrasi. rumusan tindak pidana mul- man pidana badan (kurungan/
menggantikan hukum kolonial pola-pola represif dalam kon- rumus RUU KUHP melakukan Misalnya sebagaimana dimak- Bahkan RUU KUHP dapat titafsir. Seharunya perumusan penjara).
yang masih berlaku itu. struksi narasi pasal-pasal yang evaluasi dan penelahaan secara sud dalam Pasal 3, sehingga mematikan kreasi demokrati- tindak pidananya jelas (lex Karena banyak fakta menun-
RUU KUHP sudah lama diga- dikualifikasikan hampir lebih komprehensif sebagai bahan pe- dapat berimplikasi terjadinya sasi melalui banyak pasal karet stricta). Misalnya terkait tindak jukan penerapan pidana badan
gas dalam program legislasi na- dari seribu perbuatan pidana nyempurnaan sebelum disahkan penyelundupan hukum, dan atau “Haatz aai Artikelen” yang pidana hubungan seks berbeda untuk pemberantasan tindak
sional dan kini siap ditetapkan diancam dengan pidana penjara. menjadi UU. akan berdampak bagi tindakan merupakan warisan masa Hin- jenis kelamin, perbuatan cabul, pidana korupsi ataupun narkoba
dalam Sidang Paripurna DPR. Padahal, di negara-negara Pertama, ambiguitas terhadap pidana yang bersifat extra ordi- dia Belanda terkait ujaran rasa sehingga ketika diterapkan un- tidak dapat membuat jera karena
Namun, RUU KUHP yang ketimuran seperti Indonesia, asas legalitas. Di satu sisi dalam nary crime. Maka nyaris dapat permusuhan, kebencian, dan sur-unsur pidana sesuai dengan tidak berarti pada penurunan
sudah dirumuskan itu lepas mestinya pendekatan hukum Pasal 1 ayat (1) mengadopsi diasumsikan pasal itu bertujuan penghinaan. pasalnya mengandung banyak angka (conviction rate) ter-
dari konteks nilai-nilai funda- bukan melulu pada pemidanaan asas legalitas yang menyatakan menyelamatkan kejahatan-keja- Misalnya, saja penghinaan ter- perbedaan makna. jadinya tindak pidana tersebut.
mental yang terkandung dalam tetapi lebih pada kedamaian bahwa “Tiada seorang pun hatan yang luar biasa. hadap Presiden dan Wakil Pres- Bahkan berimplikasi terhadap Dengan demikian, maka RUU
Pancasila dan UUD 1945. RUU (peace) sebagai nilai keadaban dapat dipidana atau dikenakan Pasal ini serupa dengan ret- iden sebagaimana dimaksud kedudukan pasangan suami- KUHP sebaiknya tidak disah-
KUHP lebih mengedepankan dalam membangun relasi di tindakan, kecuali perbuatan roaktif (meskipun maknanya dalam Pasal 218 sampai Pasal istri yang dihambat buku nikah/ kan. Banyak hal perlu dikaji
pemidanaan sehingga seribu antara negara-pemerintah dan yang dilakukan telah ditetapkan berbeda) yaitu pemberlakuan 220, penghinaan pemerintahan dokumen resmi pernikahan, secara komprehensif dan diru-
lebih perbuatan pidana yang rakyatnya secara simbiosis. sebagai tindak pidana dalam surut yang biasanya tidak diber- yang sah Pasal 240-241, dan nikah di bawah usia, termasuk muskan melalui proses secara
diancam pidana. Pembentukan hukum apa- peraturan perundang-undangan lakukan dalam hukum pidana bahkan pengaturan penghinaan menjual alat-alat kontrasepsi baik (good proces) dan norma
Dengan demikian RUU KUHP lagi hukum pidana sebaiknya yang berlaku pada saat perbua- sebagaimana ditegaskan dalam kekuasaan umum atau lembaga yang menjadi program pemer- yang baik (good norm), se-
menjadi sangat intimidatif dan tidak hanya mengedepankan tan itu dilakukan”. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal intah dalam keluarga berencana. hingga konstruksi norma tidak
provokatif. Atau dengan kata pidana sebagai ganjaran negatif Namun, pasal itu juga disim- yakni: “Hak untuk tidak di- 353-354. Peraturan perundang-un- melahirkan kesesatan berpikir
lain konstruksi teks yang diban- terhadap setiap perilaku meny- pangi Pasal 2 yang menyatakan tuntut atas dasar hukum yang Sanksinya pun lebih besar dangan bukanlah produk tek- yang justru akan mengakibatkan
gun dalam RUU KUHP meru- impang yang dilakukan pelaku. bahwa: “Ketentuan sebagaima- berlaku surut”. dibandingkan dengan di negeri nis pengkaidahan, melainkan kejahatan terhadap hak fun-
pakan wujud dari Neo-kolo- Tetapi yang lebih penting adalah na dimaksud dalam Pasal 1 ayat Pasal itu bermakna bahwa tempat kelahiran KUHP. Dengan produk hukum yang bersifat damental rakyat yang dijamin
nialisme yang mengedepankan dari segi tujuan, manfaat, atau (1) tidak mengurangi berlaku- peraturan perundang-undangan demikian karakter pasal-pasal program tersistematis dan ter- dalam konstitusi.
aspek represif seperti “hantu kegunaannya dalam rangka nya hukum yang hidup dalam yang baru tidak dapat diikatkan/ Neo-Kolonialisme ini dapat me- integrasi. Harus dipahami kejahatan
gentayangan di siang hari”. perbaikan serta upaya preventif masyarakat yang menentukan diberlakukan terhadap perisiwa masung semangat demokratisasi Perlu juga diingat bahwa di yang paling sempurna, ter-
Karena itu, banyak elemen ma- agar peristiwa-peristiwa yang bahwa seseorang patut dipidana yang terjadi sebelumnya. yang sedang dibangun. negara yang berlandaskan atas struktur dan sistematis yang
syarakat menolak RUU KUHP mengancam hak seseorang atau walaupun perbuatan tersebut Bahkan, Pasal 3 ayat (2) RUU Keempat, RUU KUHP juga pilar-pilar hukum modern (vero- dapat mengakibatkan hilangnya
ditetapkan menjadi UU. masyarakat tidak terjadi di ke- tidak diatur dalam peraturan KUHP menyatakan “Dalam hal mengancam eksistensi banyak zorgingsstaat), tujuan utama nilai-nilai kemanusiaan adalah
Obesitas, itu mungkin istilah mudian hari, atau bahkan seb- perundang-undangan”. setelah putusan pemidanaan undang-undang yang bersifat pembentukan peraturan pe- kejahatan yang lahir akibat keke-
yang tepat dilekatkan pada RUU agai sarana untuk memperbaiki Hal itu dapat mengakibatkan memperoleh kekuatan hukum spesialis karena bernuansa men- rundang-undangan bukan lagi liruan dalam membentuk per-
KUHP. Alasannya, RUU KUHP tingkah laku terpidana. penegakan hukum pidana be- tetap, perbuatan yang terjadi subordinasi yang semestinya ti- menciptakan kodifikasi tetapi aturan perundang-undangan.

Menjaga Pendidikan Tinggi Bercita Rasa Indonesia

Penulis: Dr Yuli Harwani (Direktur Pembelajaran Universitas Mercu Buana)

NASIHAT tokoh pendidikan ka tak ingin disebut ekstrem--. didikan Tinggi di Indonesia terlalu nyaman dengan budaya kebinekaan. Bagaimana pula Secara sederhana, karakter
nasional itu memang benar ad- Lihat saja begitu semangatnya berusaha memainkan peran Tri yang sama. Masih relatif sulit dengan dosen dan rektor as- dan watak bangsa ini ialah
anya. Bahwa puncak penemuan membawa guru asing, kuriku- Dharmanya, yakni pengajaran, untuk menerima keragaman ing itu? menguatnya ideologi Pancasila.
jadi diri manusia bukanlah lum asing hingga rektor asing penelitian, dan pengabdian. Apapun yang atau kemajemukan. Pantas kiranya mengutip Mengimplementasikan nilai
pada tingginya jenjang pendi- sebagai langkah mempercepat Sebuah pola yang tidak dilaku- Hal itu sejalan dengan data pendapat Budi Nugroho (2018) Pancasila dalam keseharian. Itu
dikan yang diraih. Bukan pula laju keberhasilan pendidikan. kan pada pendidikan tinggi di dilakukan oleh Komnas HAM yang mencatat bahwa tindakan dan pikiran artinya pendidikan di kampus
harta yang berlimpah terlebih Sedikit mengutip sindiran negara lain. sedikitnya ada 101 kasus dis- manusia merupakan produk ialah bagian proses penguatan
status sosial yang melangit, filsuf Plato yang menilai pen- Keunikan lain dari pendidi- seseorang itu, kriminasi ras dan etnis terjadi dari serangkaian nilai yang watak Pancasila dalam diri gen-
melainkan kebermanfaatan diri didikan sebagai upaya mewu- kan tinggi di Indonesia ialah hendaknya dapat pada selama periode 2011-2018. diyakininya. Itu berarti rektor erasinya. Sejalan dengan itulah
bagi lingkungan. judkan suatu negara yang ideal. asas kebinekaan. Suatu nilai Dalam kasus diskriminasi itu asing dan dosen asing ialah kehadiran rektor asing dengan
Sejalan dengan itulah pen- Yakni pendidikan yang mem- kehidupan yang tumbuh dalam bermanfaat bagi terjadi pada pelayanan pub- individu yang membawa nilai- membawa model pengelolaan
didikan juga mengarah pada bebaskan dan memperbaharui pribadi bangsa Indonesia. Ti- dirinya sendiri, lik baik pemerintah maupun nilai lokalnya. Nilai-nilai yang pendidikan tinggi luar, bisa
kebermanfaatan diri bagi ma- serta lepas dari belenggu keti- dak banyak negara yang me- swasta. Yang menarik, angka tumbuh dalam kebudayaannya jadi merupakan benturan bagi
syarakat. Cita-cita luhur itu daktahuan dan ketidakbenaran. miliki kemajemukan sehebat bermanfaat bagi tertinggi dicatat pada 2016 den- yang nilai budayanya tidaklah lahirnya pribadi generasi In-
tertuang pula dalam konsti- Hal senada disampaikan pula Indonesia. Maka kemajemukan gan 38 kasus. sama dengan nilai-nilai bangsa donesia yang memiliki watak
tusi dan perundang-undangan. filsuf Aristoteles bahwa tujuan itu harus terjaga dalam setiap bangsanya, dan Dengan data tersebut menun- Indonesia, terutama nilai ke- khasnya, yakni Pancasila.
Baca saja pada Pasal 31 ayat 5 pendidikan haruslah sama den- gerak berbangsa dan bernegara, bermanfaat bagi jukkan nilai kebinekaan masih binekaan. Alasannya sangat sederhana,
UUD 1945, secara tegas mem- gan tujuan akhir dari pemben- termasuk persoalan pendidikan begitu tipis dalam diri warga Argumentasi itu bukan tanpa bahwa nilai Pancasila ialah
beri sinyal bahwa pemerintah tukan negara yang harus sama bangsa ini. manusia di dunia Indonesia. Maka tidak salah jika dalih kuat. Rektor asing dan identitas bangsa Indonesia
berupaya memajukan ilmu pula dengan sasaran utama Asas kebinekaan dalam pen- asas kebinekaan perlu hidup dosen asing yang didorong se- yang idak dimiliki bangsa lain.
pengetahuan dan teknologi pembuatan dan penyusunan didikan tinggi tertuang pada pada umumnya dalam pendidikan tinggi. Bah- bagai mesin perubahan dalam Maka wajarlah sedikit pertan-
dengan menjunjung nilai-nilai hukum serta harus pula sama Pasal 3 huruf (h) UU No 12 kan, bagian penjelasan UU No pendidikan tinggi di Indonesia, yaan, apakah nilai Pancasila itu
agama dan persatuan bangsa dengan tujuan utama konsti- Tahun 2012 tentang Pendidikan Ki Hajar Dewantara 12 Tahun 2012 mempertegas pantas untuk diragukan mam- juga dipahami rektor asing dan
untuk kemajuan peradaban tusi, yaitu kehidupan yang baik Tinggi. Asas kebinekaan mem- kebinekaan dalam pendidikan pu membawa nilai kebinekaan dosen asing?
serta kesejahteraan. dan berbahagia. beri tekanan yang khas dalam dap Upaya Penghapusan Dis- tinggi sebagai penyelenggaraan karena mereka lahir dalam Meski demikian, bukan be-
Luhurnya tujuan pendidikan Pemikiran itu sejalan dengan pendidikan tinggi di Indonesia. kriminasi Ras dan Etnis di 34 ilmu pengetahuan dan teknolo- lingkungan yang relatif tidak rarti nada pesimistis terhadap
tersebut tak pantas terlupak- pemikiran KI Hajar Dewantara Penempatan asas kebinekaan provinsi membeberkan fakta gi yang memperhatikan serta majemuk, seperti anak-anak kedatangan rektor asing dan
an dalam konteks kehidupan yang menitikberatkan pendidi- sejatinya wujud nyata untuk cukup mengejutkan. Pertama, menghormati kemajemukan ma- Indonesia. dosen asing karena tidak bisa
bangsa Indonesia. Apalagi kan sebagai upaya meningkat- menghidupkan roh kebang- sebanyak 81,9% responden syarakat Indonesia dalam negara pula diingkari interaksi di era
menggesernya dengan dalih kan kebermanfaatan manusia. saan dalam pendidikan. Asas lebih nyaman hidup dalam kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan tinggi dan pengua- global membawa pengaruh
arus globalisasi. Sikap pemer- Bukan sebaliknya, pendidikan kebinekaan menjadi fundamen- keturunan keluarga yang sama. Dari sana muncul kekha- tan watak bangsa baru bagi setiap bangsa. Glo-
intah yang terlalu fokus pada menjadikan manusia kehilan- tal nilai interaksi sosial bagi Kedua, sebanyak 82,7% lebih watiran. Apakah dosen asing Menukil pesan pada Pasal 3 balisasi juga memaksa bangsa
pencapaian prestasi internasi- gan kendali terhadap diri dan generasi bangsa demi sebuah nyaman hidup dalam ling- itu mampu membawa nilai UU No 20 Tahun 2003 tentang manapun untuk lebih berani
onal pada lingkup pendidikan lingkungan. tujuan tercapainya kehidupan kungan ras yang sama. Ketiga, kebinekaan? Apakah rektor Sistem Pendidikan Nasional terbuka, bekerja sama dan seb-
tinggi cenderung diukur dalam Indonesia yang utuh. sebanyak 83,1% lebih nyaman asing itu mampu menelurkan menyebutkan, “Pendidikan na- againya. Hanya kendali penuh
kuantitatif semata. Pendidikan tinggi dan ke- Survei Komisi Hak Asasi hidup dengan kelompok etnis kebijakan yang berkarakter sional berfungsi mengembang- pemerintah terhadap manuver
Kerja pemerintah yang cend- binekaan Manusia (Komnas HAM) ta- yang sama. kebinekaan? Pertanyaan terse- kan kemampuan dan mem- dan pola kebijakan rektor as-
erung mencaplok pendekatan Pendidikan tinggi di In- hun 2018 memperlihatkan Rentetan fakta itu menunjuk- but terasa berat untuk mampu bentuk watak serta perada- ing maupun dosen asing harus
luar negeri dalam mendorong donesia memang dirancang persoalan kebinekaan yang kan tingkat segregasi sosial di dijawab. Karena realitasnya ban bangsa yang bermartabat dikontrol sedemikian rupa.
kemajuan pendidikan di In- sedemikian unik. Berbeda den- belum tuntas. Survei berjudul masyarakat sangat berpeluang bangsa ini pun tidak seutuhnya dalam rangka mencerdaskan Semoga Indonesia akan lebih
doensia terkesan tanpa arah--ji- gan negara-negara lain. Pen- Penilaian Masyarakat terha- terjadi karena sikap yang masih mampu menjalankan konsep kehidupan bangsa, ...”. menjadi negara bermartabat.

P
PALANGKA POSTALANGKA POST Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)