Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 24 September 2019

selasa, 24 september 2019 06

Dewan Tanggapi Wacana Bebas Prostitusi

PALANGKA RAYA, PPOST menyalurkan hasrat biologis, hulu kala. Apalagi saat ini muncul unsur lainnya yang setuju dengan menjadi kepada pemahaman Namun kalau juga dibiarkan
Prostitusi atau penjaja seks membutuhkan tempat dan sarana. sistem online atau dari internet keinginan agar problem lokalisasi publik sendiri,” tegasnya. juga bertentangan dengan norma-
komersial (PSK) yang ada saat ini Ketimbang harus melanggar hu- yang sulit untuk dihalau,”ujarnya, ini bisa dituntaskan. Karena ada Kemudian, bicara soal penu- norma positif di lingkup masyara-
masih menjadi salah satu persoa- kum atau melakukan perbuatan di Palangka Raya, Senin (23/9). banyak yang tidak ingin kawasan tupan lokalisasi tanpa solusi, kat itu sendiri. “Kalau dari sudut
lan kompleks yang ada di lingkup amoral, semisal melakukan pelece- Berkaitan dengan masalah lo- lokalisasi, muncul, bahkan ada di menurut Sako, tentunya juga pandang saya, jangan dulu berbi-
masyarakat. han ataupun pemerkosaan. kalisasi, ia sepakat adanya penert- pemukiman penduduk. akan berdampak negatif pada cara soal bebas prostitusi. Dari situ
Tidak sedikit yang sepakat Legislator DPRD Kalimantan iban agar jangan sampai menggan- Sako sapaan akrab HM Sriosa- penghuni kawasan tersebut. dulu baru bertahap ke persoalan
adanya upaya penertiban atau Tengah (Kalteng) dari partai De- gu lingkungan atau masyarakat ko mengajak semua pihak untuk “Tanpa adanya solusi bagi para lain yang berkaitan,” jelasnya.
penutupan lokalisasi, namun ada mokrat, HM Sriosako mengatakan, umum lainya. bersama menelaah pemahaman PSK di lokalisasi juga bisa saja me- Sako menyakini untuk mere-
juga yang melihat bahwa adanya persoalan prostitusi sudah ada “Kalau menyangkut bebas kom- dari prostitusi sendiri. Sako lebih ningkatkan angka pengangguran, alisasikan hal semacam itu jelas
lokalisasi dapat mengatasi per- sejak zaman dahulu kala. Dirinya plek lokalisasi, mungkin bisa di tu- mengarah pada edukasi atau kemiskinan, bahkan tingginya ada pro dan kontra dari berbagai
soalan liarnya para PSK di tengah- mengakui pemerintah sendiri di- tup atau dipindahkan. Tapi kalau pemahaman kepada masyarakat kriminalitas. Bahkan bisa saja pihak. Maka penting untuk di-
tengah masyarakat. prediksikan sulit dalam menuntas- sudah bicara prostitusi rasanya soal penyakit menular seksual para PSK itu akan melakukan lakukan uji publik agar program
Adanya prostitusi terbuka di kan problema “Bebas Prostitusi”. sulit,” ucapnya ataupun hal berbahaya lainnya. kegiatannya di luar lokalisasi yang diwacanakan sukses dan
lokalisasi ataupun prostitusi liar “Prostitusi itu tidak hanya bi- Legislator Demokrat Kalteng ini “Harus diberikan sosialisasi yang justru sulit dipantau dan tidak justru menimbulkan ma-
terus menjadi perdebatan panjang, cara lokalisasi. Tapi dimana saja mengatakan juga sepakat saja me- Hm sriosako yang intens kepada masyarakat. dikendalikan oleh pihak-pihak salah baru bagi masyarakat di
karena bagi sebagian orang untuk dan sudah ada sejak zaman da- nyikapi banyak masyarakat dan Intinya kondisi semacam itu, lebih terkait,” katanya. daerah.(art/P4)
KPP Usulkan Setiap

Selasa Pakai Kebaya

palaNGKa raYa, ppOst “Kami juga menanyakan berkai- Barito Selatan dan Barito Utara
Dalam rangka melestarikan busana nasional, Kaukus tan dengan tugas unsur pimpinan tentu saja tidak cukup waktu
enam hari reses, karena lokasi/
dewan. Di antaranya bagaimana
Perempuan Parlemen (KKP) Kalimantan Tengah (Kalteng) kalau ketua tidak ada, apakah medan tempuh yang sangat sulit
mengusulkan setiap hari Selasa anggota dewan perem- wakil-wakil ketua memiliki ke- dan jauh ke pelosok desa.
puan menggunakan busana kebaya kepada Kementerian wenangan yang sama. Karena di “Dalam pertuan pemerintah
Dalam Negeri (Kemendari). pasal penjelasan yang namanya boleh delapan atau 10 hari reses.
pimpinan dewan adalah ketua
Kami ajukan 10 hari dan pusat
dan wakil-wakil ketua,” jelas mengatakan itu boleh. Untuk reses
Wakil Ketua KPP Kalteng, Fari- melaksanakan. Dimana setiap Faridawati. Sedang perseorangan satu kali dan
dawati Darland Atjeh mengatakan, hari Selasa pakai baju kebaya. Disampaikan juga pihaknya reses kelompok dua kali,” jelas
pihaknya mengajukan misi se- Untuk usulan pemakaian baju menanyakan soal waktu pelaksa- Faridawati.
tiap hari Selasa, khususnya yang kebaya ini dari kami KPP Kalteng. naan reses anggota dewan, baik Kemudian, lanjut Faridawati,
perempuan memakai baju kebaya. KPP Kalteng pertama yang bisa reses perseorangan maupun reses anggota dewan yang kembali
“Memang saat ini bahasan masih memuat dalam tata tertib (tatib). perkelompok. terpilih pada periode 2019-2024 ini
dapat menggunakan dan bukan Kalau di wilayah lain bukan usu- “Reses yang dulunya delapan berkaitan dengan komisi-komisi
kewajiban. Ini dalam rangka me- lan dari KPP,” terangya. hari, namun diajukan 10 hari. juga mengalami perubahan.
lestarikan busana nasional,” ucap- Dewan Penasehat Fraksi Nas- Betul dalam tatib delapan hari, tapi “Dulunya komisi A, B, C dan D,
nya usai melaksanakan kunjungan Dem DPRD Kalteng ini, juga dalam pelaksanaan cuma enam nantinya berubah menjadi Komisi
ke Kemendagri, Senin (23/9). mengungkapkan bahwa kun- hari. Enam hari itu tidak cukup,” 1, Komisi 2, Komisi 3 dan Komisi
Wakil Ketua DPRD Kalteng ini jungan kerja di Kemendagri juga katanya. 4. Namun untuk bidangnya/mitra
Foto : PPost/Ist mengungkapkan, DKI Jakarta, berkaitan dengan konsultasi me- Misalnya, untuk daerah pem- kerja tetap tidak berubah sesuai
KONsUltasI - Wakil Ketua KPP Kalteng yang juga Wakil Ketua DPRD Kalteng, Hj Faridawati Darland Atjeh, bersama Bali dan Jawa Timur (Jatim) sudah nyangkut tugas unsur pimpinan nilihan (dapil) V meliputi Kabu- komisi-komisi yang ada dulu,”
rekan-rekan anggota dewan sekaligus anggota KPP Kalteng saat melaksanakan kunjungan ke Kemendagri, baru-baru ini. melaksanakan itu. “Mereka sudah ketua dan wakil-wakil ketua. paten Murung Raya, Barito Timur, jelasnya.(art/P4)

CSR Jangan Tumpah Tindih

dengan Program Pemerintah

mUara teWeH, ppOst tenaga pendidik dan juga terkait Wardatun juga berharap agar
Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka- gaji guru honorer. Perusahaan program CSR perusahaan bisa
disesuaikan dengan program
bisa bekerjasama dengan pemer-
bupaten Barito Utara (Barut), Wardatun Nur Jamilah men- intah desa dengan membantu pemerintah agar dalam pelak-
gatakan, hendaknya perusahaan yang ada di daerah ikut memberikan sumbangsih berupa sanaannya nanti tidak tumpang
berperan membantu pemerintah melalui tanggung jawab honor kepada tenaga pengajar tindih. Misalnya, perusahaan
sosial perusahaan atau corporate social responsibility sehingga anak didik kita tidak ingin membantu membangun
akan kekurangan guru,” jelasnya.
ruang kelas atau perpustakaan,
(CSR). Banyak hal yang bisa dilaku- tapi dalam program pemerintah
kan pihak perusahaan dalam hal itu sudah terencana.
Salah satu CSR di bidang pen- CSR, sebut Wardatun, meru- memajukan pendidikan di Barut, “Karenanya perlu sekali saling
didikan. “Penting sekali pihak pakan pengalokasian dana yang lanjut Wardatun. Misalnya den- koordinasi antara pihak pemerin- Foto : Antara
perusahaan melalui humas-nya memang merupakan salah satu gan memberikan buku, pakaian, tah daerah melalui dinas/badan/ seraHKaN palU - Bupati Barito Utara, Nadalsyah (kiri), menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPRD setempat, Hj
melakukan kerjasama dan saling kewajibannya dalam berkontribusi komputer atau lainnya. instansi terkait dengan pihak Mery Rukaini, di gedung DPRD di Muara Teweh, Senin (23/9/2019).
bersinergi dengan masyarakat terhadap warga sekitar. Hanya saja, Hanya saja, bagaimana cara perusahaan agar arah pemban-
sekitar tentang apa dan bagaimana dikhawatirkan bantuan tersebut kinerja serta kesamaan pemikiran gunan bisa semakin dipercepat Pentingnya Pengawasan
kemauan desa terkait dengan tidak tepat sasaran sehingga terke- agar tujuan perusahaan melalui dengan keberadaan perusahaan
bantuan dana perusahaan itu,” san asal saja. CSR-nya bisa seirama tanpa di Barut,” kata politisi dari Partai
kata Wardatun kepada wartawan, “Di pedesaan terpencil, misal- memikirkan hal-hal yang berbau Persatuan Pembangunan (PPP)
belum lama ini. nya, kita masih sering kekurangan kepentingan pribadi saja. ini.(P4) Terhadap RPH

Wujudkan Pasar Bersih MUARA TEWEH, PPOST Nadalsyah mengatakan, pem- tentang perubahan atas Perda
Sebelumnya Bupati Barut,
Legislator DPRD Kabupaten
Nomor 9 tahun 2011 tentang
Barito Utara (Barut), Rosi Wa-
retribusi jasa usaha yang men-
bentukan produk hukum dalam
yang Sehat dan Nyaman hyuni mengatakan, rancangan bentuk daerah pada dasarnya cakup jenis retribusi rumah
potong hewan.
peraturan daerah (raperda) retri-
merupakan salah satu upaya
busi rumah potong hewan (RPH)
“Retribusi rumah potong he-
sangat penting bagi pemerintah dalam rangka mengakomodir wan ini merupakan salah satu
dan memberikan solusi bagi
daerah, utamanya untuk pen- setiap permasalahan serta pe- jenis distribusi jasa usaha ber-
MUARA TEWEH, PPOST secara rutin agar masyarakat Barito Utara (Barut) tahun 2019. Mustikawati, program Pasar ingkatan pendapatan asli daerah rubahan yang terjadi. dasarkan Undang-Undang No-
Makin banyaknya jenis terhindar dari makanan atau Sasaran program adalah Pasar Aman berlangsung selama (PAD). “Pengajuan rancangan meru- mor 28 tahun 2009 tentang pajak
makanan dan minuman siap saji minuman yang membahayakan Bebas Banjir (PBB) Muara Teweh. setahun tahun ini. Pihaknya Pasalnya, raperda itu tidak pakan upaya kita bersama un- daerah dan retribusi daerah yang
mengharuskan pemerintah dae- kesehatan. Diantaranya, melindungi kon- melakukan berbagai kegiatan hanya sebatas untuk pening- tuk menata perangkat hukum belum terakomodir sehingga
rah melalui dinas terkait melind- Wardatun sangat mengapr- sumen dan masyarakat dari pendampingan, advokasi, edu- katan PAD saja, namun juga yang diperlukan dalam rangka perlu dilakukan perubahan ked-
ungi konsumen dari makanan esiasi adanya program Pasar bahan berbahaya yang berpo- kasi dan promosi bagi pelaku pelegalan bagi rumah potong penyelenggaraan tugas-tugas ua atas Perda Nomor 9 tahun
atau minuman yang melanggar Aman oleh BPOM Palangka Raya tensi terkandung dalam bahan pasar. Sehingga nantinya di- hewan itu sendiri. Nantinya ada pemerintahan, pembangunan 2011 tentang produksi dengan
ketentuan sebagaimana hasil yang diselenggarakan di Hotel pangan, makanan olahan yang harapkan konsumen pasar akan pembinaan dan pengawasan dari dan pembinaan masyarakat,” menambah jenis retribusi rumah
pengawasan Balai Pengawasan Armani baru baru ini. diperjualbelikan di pasar. Pro- terjamin aman dan bebas dari ba- pemerintah daerah atas rumah katanya. potong hewan,” jelas Nadalsyah.
Obat dan Makanan (BPOM) . “Diharapkan ke depan gram Pasar Aman bertujuan akan han berbahaya yang terkandung potong hewan tersebut. Alasan mengajukan raperda Dengan ditambahnya jenis
Legislator Dewan Perwakilan program tersebut memberi- terwujudnya pasar yang bersih, dalam bahan pangan dan olahan “Ada pengawasan agar nanti- retribusi rumah potong hewan, retribusi rumah potong hewan
Rakyat Daerah (DPRD) Ka- kan perlindungan pada kom- sehat, aman dan nyaman. Sedan- yang diperdagangkan di pasar. nya hewan atau daging yang jelas Bupati, lantaran terkait be- sebagai salah satu jenis retribusi
bupaten Barito Utara (Barut), sumen kita,” katanya kepada gkan tujuan khususnya yakni “Pasar Bebas Banjir (PBB) dijual benar- benar sehat dan lum terakomodir dalam peruba- yang dipungut dan tergolong
Wardatun Nur Jamilah men- wartawan, belum lama ini. terwujudnya pasar yang aman terpilih menjadi model pro- terkontrol. Selain itu, lingkun- han kedua atas Perda Nomor 9 dalam jenis retribusi jasa usa-
gatakan, sangat penting bagi Sebelumnya BPOM Palangka dari bahan berbahaya. gram Pasar Aman di Kalimantan gan rumah potong hewan pun tahun 2011 tentang retribusi jasa ha, lanjut Bupati, diharapkan
dinas atau badan terkait untuk Raya menyelenggarakan Pro- Menurut Kepala Balai Besar Tengah pada tahun 2019 ini,” diharapkan bersih dan sehat,” usaha yang telah diubah den- mampu meningkatkan PAD
terus melakukan pengawasan gram Pasar Aman di Kabupaten POM Palangka Raya, Trikoranti katanya.(P4) jelas Rosi, belum lama ini. gan Perda Nomor 2 tahun 2017 Barut.(P4)