Page 12 - SKH Palangka Post Edisi 04 Oktober 2019

jumat, 4 OKtOBER 2019 12

Mengenal Lebih Jauh Tugas

dan Fungsi Legislatif

SAMPIT, PPOST dibekali dengan pengetahuan un- yang sangat penting karena di
Seluruh anggota DPRD Kota- tuk penyusunan anggaran APBD, sini berkaitan pendalaman tu-
waringin Timur wajib mengikuti dan ketentuan hukum yang men- gas dan orientasi dari anggota
kegiatan orientasi dan pendala- gatur dan harus berdasarkan per- DPRD,” tegasnya.
man tugas dan fungsi anggota setujuan anggota DPRD dengan Rinie mengungkapkan keg-
DPRD di Palangka Raya. iatan itu dihadiri seluruh
Menurut Ketua DPRD “Bagi anggota yang sudah pernah anggota DPRD bersamaan
Kotim, Rinie melalui ke- menjabat ini mungkin bukan hal baru dengan kabupaten lain-
giatan orientasi mereka nya di Kalteng. Kotim
mengenal lebih jauh fung- tapi bagi yang baru tentunya ini masuk ke gelombang II
si-fungsi legislatif dalam sangat penting,” bersama dengan kabu-
pemerintahan serta peran paten lainnya yakni Suka-
dan posisi DPRD dalam mara, Barito Utara, Barito
pelaksanaan pemerintahan serta melibatkan pemerintah daerah Selatan, Gunung Mas dan Pu-
pengambilan kebijakan di daerah. Kegiatan yang diselenggarakan lang Pisau.
“Salah satu contoh, penetapan Badan Pengembangan Sumber “Bagi anggota yang sudah
Perda oleh kepala daerah setelah Daya Manusia (BPSDM) terse- pernah menjabat ini mungkin
mendapatkan persetujuan bersa- but berjalan dari 2- 6 Oktober bukan hal baru tapi bagi yang
ma DPRD,” kata dia, Kamis (3/10). mendatang. baru tentunya ini sangat pent-
Foto : BN
anggOta DPRD Kotawaringin Timur saat mengikuti orientasi di Palangka Raya. Selain itu juga anggota DPRD “Kegiatan ini merupakan hal ing,” tandasnya.(nc-bn/P3)

Harus Ada Siap Turun Tangan Awasi

Regulasi Mengatur

Lahan Terlantar

SAMPIT, PPOST BBM dan Elpiji Subsidi
Angg ota DPRD
Kotawaringin Timur,
Handoyo J Wibowo
mendorong pemerintah
kabupaten dan DPRD SamPit, PPOSt (3/10). BBM di SPBU, nanti akan di bicarakan
ke depannya bisa mem- Wakil Ketua DPRD Kotim, Rudianur berjanji akan turun tangan Rudianur memastikan pihaknya bersama lagi,” ujarnya.
bentuk sebuah regulasi dalam mengawasi langsung sistem pendistribusian bahan ba- akan memanggil kembali semua pihak Dijelaskan mantan Ketua Komisi II
yang mengatur tentang terkait baik itu agen Elpiji, pemilik ini, jika semua pihak punya komit-
pengelolaan lahan yang kar minyak (BBM) dan gas elpiji subsidi. Sebab, kata dia, ada SPBU hingga Pertamina. Begitu juga men yang sama untuk menyalurkan
tidak terurus atau ter- dugaan yang tidak beres dan cenderung tidak sampai ke tan- dengan tim BBM bentukan Pemkab BBM subsidi kepada rakyat petani,
lantar. gan masyarakat yang jadi objek dari program subsidi pemerin- Kotim beberapa waktu lalu. Pasalnya, nelayan, dan masyarakat yang patut
Handoyo mengakui jika tidak dilakukan pengawasan akan dapatkan subsidi, maka tidak ada lagi
akan mencoba mem- tah pusat dari APBN tersebut. distribusi ini secara berkelanjutan kelangkaan dan kesulitan.
pelajari terkait itu, su- Handoyo j Wibowo maka terus menjadi persoalan. “Tapi persoalan sekarang masih ada
paya semua pihak bisa “Tentunya kalau berbicara dengan ini kami di DPRD akan “Pasti ada yang bermain sampai oknum yang bermain. Nah oknum
mengelola tanahnya masing-masing. Dengan begitu masalah barang subsidi memang menyusun formasi bagaimana masyarakat ini terus teriak, gas Elpiji yang bermain ini siapa kita tidak tahu.
kebakaran hutan dan lahan bisa diminimalisir. membuat pusing, karena sejak supaya penyelewengan barang 3 kilogram dijual dengan harga Rp35- Saya sejak lama sudah menyoroti SPBU
Ia yakin kalau lahan semuanya dikelola itu pasti tidak lama sudah karut marut dalam subsidi ini bisa ditekan seminimal 40 ribu, padahal dalam ketentuannya supaya penuhi dulu kebutuhan petani
ada lagi kebakaran lahan, karena semua pengelola pasti masalahnya. Nah, berkaitan mungkin,” tegas Rudianur, Kamis tidak begitu. Sama halnya dengan dan nelayan,” tandasnya.(emi/P3) Rudianor
akan menjaga dan mengantisipasinya, apalagi kalau
diatasnya sudah ada tanaman produktif.
“Ini bisa sebagai salah satu cara agar pemilik lahan itu
tidak membiarkan lahannya jadi semak belukar dalam
waktu bertahun-tahun,” tukasnya. Kades Diminta DaftarkanWarga ke BPJS
Dari itu kata dia soal lahan terlantar ini akan jadi
perhatian ke depannya, karena masalah kebakaran
hutan dan lahan yang terjadi lalu masalahnya karena
banyak lahan tidak dikelola pemiliknya dan dibiarkan SAMPIT, PPOST kurang mampu agar nanti- ja lembaga atau instansi yang ada di rumah sakit.
jadi semak belukar. Ketua Fraksi PKB di nya tidak terbebani yang term as uk v ertikal y ang Kita tidak ingin masyarakat
Handoyo mengatakan tanah yang tidak dikelola itu D P R D K o ti m M A ba d i , lebih besar,” ungkapnya, berkaitan dengan anggaran direpotkan berpuluh-puluh
sesuai dengan ketentuan bisa diambil alih oleh negara, meminta agar setiap Ke - Kamis (3/10). daerah yang masuk untuk kali ketika mengurus proses
apalagi jika dibiarkan selama puluhan tahun tanpa ada pala Desa (Kades) mulai Selain itu M Abadi juga keperluan masy arakat,” pengobatannya di rumah
pengelolaan dari pemilik. mendaftarkan masyarakat- meminta agar pihak BPJS tukasnya. sakit,” urainya.
“Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan besar nya yang kurang m am pu memberikan pelay anan Bahkan legislator Dapil Dia juga menilai sejauh
yang hanya memiliki lahan tapi tidak dikelola sebena- ke BPJS Kesehatan. Hal ini maksimal baik saat proses V ini meminta agar pihak ini layanan BPJS Kesehatan
rnya bisa dipersoalkan. Kalau perusahaan besar punya diungkapkannya mengingat pendaftaran calon nasabah BPJS Kesehatan membuat kepada masyarakat hanya
lahan tapi tidak dikelola ini menimbulkan tanda tanya, saat ini masih ada sekitar maupun sampai pada ang- s e m a c a m po s ko atau ru - sebatas jasa penjaminan ke-
jangan-jangan tanah itu sudah digadaikan untuk lem- 7.000 kuota UAC di BPJS gota yang sudah terdaf - ang k husus pengurusan sehatan saja, dan jauh dari
baga keuangan tapi tidak digarap di lapangan,” papar Kesehatan Kotim. tar yang sedang menjalani pelayanan kesehatan bagi kalimat jemput bola.
Handoyo. “B erd as arkan d is kus i perawatan medis di rumah masyarakat di rumah sakit “Memang kalau kita nilai
Menurut Handoyo negara sebenarnya sudah menga- kami belum lama ini den- sakit. agar bisa memaksimalkan masalah pelayanan di BPJS
tur ketentuan pengambilalihan tanah terlantar melalui gan pihak BPJS Kesehatan “Utamakan kepentingan secara langsung pelayanan juga perlu di awasi, teruta-
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 ten- dan pihak rumah sakit, dan kenyamanan konsumen terhadap publik. ma yang berkaitan dengan
tang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. untuk BPJS Kesehatan yang terlebih d ahulu, artinya “Kalau ke kantor BPJS masalah pasien ketika akan
Dalam PP tersebut, objek tanah yang bisa diambil bisa UAC masih ada sekitar pelayanan yang harus di artinya itu urusan adminis- berobat di rumah sakit, se-
alih meliputi tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), 7.000 lebih dan ini harus tingkatkan. Kami di lem- trasi saja, tetapi bagaimana lalu ada saja masalah yang
Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Penge- segera di kejar juga oleh baga dewan tentunya turut m abadi terkait pelayanan secara in- te r u s te r j a d i , ” tu tu p n ya .
lolaan, jika tidak dipergunakan sesuai ketentuan selama desa yang masyarakatnya m engawas i s etiap kiner - tensif terhadap konsumen (emi/P3)
tiga tahun.(nc-bn/P3)

MURUNG RAYA

Pemkab, DPRD dan Kejaksaan Bahas Isu Strategis Melalui RDP

PuRuK CaHu, PPOSt Pemerintah dan Kejaksaan. aset tanah milik pemerintah.
Menurut Robert, pendataan
Wakil Bupati Mura Rejikin-
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) bersama nor saat itu menyampaikan tersebut dimaksudkan agar
DPRD setempat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bahwa RDP bersama DPRD dan nanti dalam pengerjaan proyek
dengan pihak Kejaksaan Negeri Murung Raya. RDP ini se- Kejaksaan merupakan agenda pemerintah dilaksanakan di atas
lain menguatkan pemahaman masalah persoalan hukum, penting yang harus dimaknai tanah milik pemerintah yang sah
juga membahas isu-isu strategis. sebagai upaya bersama untuk secara hukum.
merapatkan kemitraan dan juga
“Karena sudah beberapa ka-
kesamaan pemikiran terkait sus di Murung Raya ini ada
RDP tersebut dilaksanakan di lebih maksimal. dengan permasalahan hukum. beberapa oknum masyarakat
Ruang Pleno DPRD Mura pada “Penyuluhan bidang hukum Dimana tentu ada beberapa yang menggugat pemerintah
Rabu (2/10) siang dengan agen- ini kami rasa sangat penting bagi isu strategis yang diangkat karena masalah status kepe-
da penyuluhan hukum yang kami agar dalam menjalankan dalam RDP yang nantinya men- milikan tanah. Kita bersyukur
langsung diberikan oleh Kepala tugas sebagai anggota DPRD elurkan sebuah pemahaman gugatan-gugatan itu berhasil
Kejaksaan Negeri Murung Raya, lebih berhati-hati dan tidak terkait dengan berbagai per- dimenangkan oleh pihak pemer-
Robert Sitinjak. bertentangan dengan hukum,” soalan hukum. Di samping itu intah,” jelas Robert.
Dengan didampingi Wakil ungkap Doni. juga mencari solusi atas perma- Lanjut Robert, tentu ke depan-
Ketua II DPRD Mura, Rahmanto Tentu jelas Ketua DPRD, RDP salahan yang dihadapi secara nya DPRD diminta bisa melak-
Muhidin serta Wakil Bupati di awal masa tugas jajaran leg- bersama-sama. sanakan tugasnya dalam hal
Mura, Rejikinoor, Ketua DPRD islatif pasca dilantik beberapa Sem entara itu Kej ari penganggaran dan pengawasan.
Mura, Doni menyampaikan keg- waktu lalu merupakan moment Mura, Robert Sitinjak dalam Misalnya saja menanyakan sta-
iatan RDP tersebut dilaksanakan yang baik dan strategis untuk pemaparannya meminta agar tus lahan ketika dilakukannya
tidak lain agar fungsi DPRD menguatkan pemahaman ter- Pemerintah Kabupaten Mura pembahasan mengenai program
Foto : PPost/Trisno
KEgiatan rapat dengar pendapat (RDP) Pemerintah Kabupaten Murung Raya bersama DPRD dan Kejaksaan Negeri sebagai pengawas kebijakan, hadap hukum dan membahas untuk melakukan pendataan pembangunan jalan atau pun ge-
Puruk Cahu, Rabu (2/10). penganggaran dan legislasi bisa isu-isu strategis lainnya bersama kembali terhadap kepemilikan dung oleh pemerintah. (Trs/P3)