Page 12 - SKH Palangka Post Edisi 03 Oktober 2019

KAMIS, 3 OKTOBER 2019 12

Dewan Desak Tim

Audit Buka Data

Hasil Pekerjaan

SAMPIT, PPOST
Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun
mendesak Pemkab Kotim melalui tim audit perusa-
haan perkebunan membuka data dan hasil pekerjaan
mereka selama ini
Ia mempertanyakan ke mana hasil kerja tim audit
perizinan yang sebelumnya sudah dilakukan melalui
tim yang dibentuk Pemkab melalui Asisten II Sekda
Kotim.
“Jujur kami katakan sampai detik ini kami belum
pernah melihat dokumen dan hasil dari pekerjaan tim
tersebut, kami DPRD menilai pekerjaan tim audit yang
dibentuk kian tidak jelas,” kata Rimbun, Rabu (2/10).
Selain itu kata dia banyak pihak yang berharap
kepada tim audit itu ketika dibentuk, namun pada
kenyataannya DPRD melihat hal itu semakin hari
semakin tidak jelas.
Maka dari itu kata dia tidak menutup kemungkinan
mereka DPRD akan memanggil tim audit itu untuk
membuka data hasil audit perkebunan yang sudah
dikerjakan.
Menurut Rimbun banyak agenda yang sudah diren-
canakan lembaga DPRD Kotim, terkait dengan tata
kelola dan perizinan investasi di daerah ini.
Sejumlah anggota juga mulai sepakat sejak organ
internal DPRD dibentuk maka pekerjaan yang akan
segera dilakukan ini memanggil pemerintah untuk
membuka dan menyampaikan kondisi nyata investasi
perkebunan di Kotim.
Selain hasil kerja tim audit yang tidak jelas, Rimbun
juga mengatakan rekomendasi dari hasil pansus per-
izinan yang dilakukan DPRD Kotim periode 2004-2009
silam juga tidak jelas.
Padahal sejumlah temuan sudah termuat dalam hasil Foto : PPost/Dok
itu yang seharusnya jadi bahan tindak lanjut dari tim KEBAKARAN lahan yang terjadi di Kabupaten Kotim.
di eksekutif saat ini. (nc-bn/P3)

BMKG Diminta Rilis Titik DPRD Dukung Langkah

Hotspot Pasca Hujan

SAMPIT, PPOST Hukum PBS Terlibat Karhutla
Wakil Ketua DPRD
Kotim Rudianur me-
minta agar pihak
Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geo- SAMPIT, PPOST tumbal hukum atas kebakaran lahan keadilan hukum di Kotim ini,” tutur
fisika (BMKG) Ban- ini, tapi juga pada PBS wajib di proses Rimbun.
dara H Asan Sampit Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun menyatakan hukum. Daerah mengalami kerugian yang
merilis jumlah titik mendukung langkah pihak kepolisian menindak tegas semua Untuk wilayah Kotim, ungkap dia, cukup besar atas kebakaran hutan dan
hotspot di Kotawar- pelaku yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (kar- salah satunya PT MJSP yang beberapa lahan tersebut maka wajib bagi PBS
ingin Timur saat ini waktu lalu disegel oleh pihak penegak tersebut untuk mengembalikan fungsi
pasca turunnya hujan hutla) di wilayah setempat. Terutama perusahaan besar swasta hukum, dan PT Makin Group juga kare- kelestarian hutan di Kotim ini.
sejak beberapa hari (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang na lahan terbakar. Namun hingga saat “PBS wajib bertanggung jawab
terakhir. terlibat dalam karhutla. ini belum jelas sejauh mana prosesnya. dalam mengembalikan fungsi kawasan
“Kita ketahui be- Rudianur “Kami berharap dalam waktu dekat hutan yang terbakar tersebut dan pros-
berapa hari ini sudah “Saya mendukung langkah- tama perusahaan besar swasta di ini tim dari Kementerian Lingkun- es hukum juga wajib untuk dilakukan.
terjadi hujan cukup lebat dan terakhir hari ini (kema- langkah hukum dari kepolisian Kotim,” ujar Rimbun, Rabu (2/10). gan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sebab kerugian kita selain dari segi
rin, red) sejak pagi hujan sangat lebat, kita ingin tahu dalam menindak tegas para pelaku Dia juga mengatakan jangan bisa membuka kepada publik sejauh kesehatan, hutan kita juga terancam
apakah titik hotspot turun atau masih dalam jumlah pembakar hutan dan lahan, teru- hanya masyarakat kecil yang jadi mana prosesnya supaya tercipta rasa punah,” demikian Rimbun.(emi/P3) Rimbun
yang banyak seperti yang sudah terekam sebelumnya
mencapai ratusan lebih,” ungkapnya, Selasa (2/10).
Selain itu dia juga menjelaskan rilis yang dimaksud
untuk memastikan apakah Kotim atau Kalimantan
Tengah saat ini sudah memasuki musim hujan dan Tunggakan Pekerjaan DPRD Segera Diselesaikan
apakah dipastikan sudah melewati musim kemarau.
“Kalau memang sudah memasuki musim hujan,
artinya kita harus siap antisipasi musim banjir
pasca kemarau saat ini, dan pastinya instansi terkait SAMPIT, PPOST kerjaan bagi anggota DPRD periode satu pekan,” tegasnya. menjadi tunggakan nanti akan diin- pan,” tandasnya.
terutama BPBD lagi-lagi harus paling siap dalam hal Wakil Ketua DPRD Kotawaringin 2019 - 2024 ini,” katanya, Rabu (2/10). Menurutnya, kalau sudah ada ventarisasi terlebih dulu. Khususnya Rudianur mengakui pihaknya
ini,” urainya. Timur Rudianur berjanji, pekerjaan Rudianur mengakui tertung- draf raperdanya, tinggal dibahas berkaitan dengan pekerjaan DPRD saat ini tengah fokus mengikuti
Rudianur mengharapkan agar masyarakat juga yang menjadi tunggakan mereka di gaknya program legislasi itu hanya dan dibawa ke dalam paripurna. Di- sebelumnya supaya bisa segera kegiatan orientasi di Palangka Raya
mulai waspada terhadap dampak penyakit di musim periode lalu akan tetap dilanjutkan karena waktu. Sementara itu, dari pastikan itu tidak memakan waktu dilanjutkan. selama 3 hari ke depan. Kegiatan
hujan, seperti DBD, dan muntaber. di periode ini dan segera disele- segi pembahasan hingga naskah lama karena tahapan lainnya sudah “Apalagi jika itu berkaitan den- itu wajib diikuti, baik oleh ang-
“Penyakit yang rentan terjadi di musim hujan saikan. akademik sudah siap rampung. dilakukan oleh Bapemperda periode gan legislasi maka pastinya akan gota yang sudah pernah menjabat
biasanya DBD dan muntaber, masyarakat harus “Termasuk program legislasi “Kalau kita perkirakan waktu sebelumnya. kita tuntaskan. Meski nanti tidak maupun mereka yang masih baru.
waspada akan hal ini,” pungkasnya.(emi/P3) daerah yang masih menyisakan pe- untuk membahas perda itu paling Namun demikian, apa saja yang bisa tahun ini bisa saja tahun de- (bn/P3)

MURUNG RAYA

Pembangunan di Desa Sering Terkendala Lahan

PURUK CAHU, PPOST “Kondisi ini menjadi perhatian didukung oleh masyarakat maka
Permasalahan ketersediaan lahan sampai saat ini kerap men- serius, dan berharap akan dapat tidak akan ada kendala dalam
solusinya agar seluruh proses
pelaksanaannya,” imbuhnya.
jadi kendala pembangunan fasilitas di desa. Bahkan tidak ja- pembangunan di desa-desa bisa Termasuk masyarakat desa
rang karena terkendala lahan untuk pembangunan, banyak berjalan sesuai dengan yang diharapkan ikut mendukung
program pembangunan fasilitas umum menjadi gagal. diinginkan,” tuturnya. program pembangunan yang
Dirinya juga berharap agar dilaksanakan Pemerintah Desa.
pihak pemerintahan desa bisa Jangan sampai karena kepentin-
Sebagaimana disampaikan tuk dibangun fasilitas umum,” melakukan pendekatan dan gan pribadi khususnya pemilik
Kepala Badan Pemberdayaan kata dia. komunikasi yang baik setiap me- lahan tidak bersedia mendu-
Masyarakat dan Pemerintahan Kondisi tersebut, ujar Sarwo, rencanakan dan melaksanakan kung program pembuatan jalan
Desa (BPMPD) Mura, Sarwo di beberapa desa kerap menjadi program pembangunan khu- misalnya, sehingga kepentingan
Mintarjo baru-baru ini, bahwa penghambat proses pembangu- susnya dengan masyarakat se- umum menjadi korban.
ada beberapa pembangunan fi sik nan, karena memang lahan di tempat. “Permasalahan lahan yang
di desa terjadi kegagalan, atau desa saat ini sudah sulit dicari Sehingga program pemban- kerap menjadi kendala pemban-
tidak bisa direalisasikan. khususnya yang berada dekat gunan apabila mendapat restu gunan bukan tanpa solusi, apabi-
“Masalahnya sebagian besar dengan pemukiman, karena dan dukungan masyarakat tentu la ada musyawarah dan komuni-
terkait dengan kendala keterse- sudah dimiliki oleh masyarakat. akan bisa dilaksanakan dengan kasi yang baik di lapangan maka
diaan lahan untuk lokasi pem- Sedangkan kemampuan desa lancar, khususnya terkait dengan permasalahan tersebut pasti bisa
bangunan. Saat ini pengadaan membeli tanah untuk aset desa permasalahan lahan. diatasi bersama, sehingga proses
Foto : PPost/Trisno lahan desa masih rumit dan juga belum ada, dan beberapa “Tentu ini bisa mendapatkan pembangunan di desa tidak ada
KEGIATAN pembangunan akses jalan yang dilaksanakan salah satu desa di Kabupaten Murung Raya (Mura). Selama kompleks aturannya, sedangkan aturan yang masih harus dipe- solusi apabila dimusyawarah- kendala dan hasilnya bisa cepat
ini terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa kerap terkendala ketersediaan lahan sehingga kerap menghambat masyarakat sendiri rata-rata lajari karena pengadaan lahan kan bersama-sama masyarakat. dirasakan masyarakat manfaat-
jalannya roda pembangunan di desa. enggan hibahkan lahannya un- sangat rawan terjadi kesalahan. Karena apabila suatu program nya,” demikian Sarwo. (trs/P3)