Page 20 - SKH Palangka Post Edisi 03 Oktober 2019

EKONOMI & BISNIS
kamis, 3 oktober 2019
Anggaran DPR RI
Rp.5,11 Triliun
JAKARTA, PPOST
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan anggaran
sebesar Rp5,11 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2020 yang akan dimanfaatkan un- punan Rencana Kerja dan Ang- erasional.
tuk belanja operasional maupun nonoperasional.
Berdasarkan hasil laporan penguatan kelembagaan, du- hasan Panja menyatakan DPR
Panitia Kerja Belanja Pemerin- kungan manajemen dan du- mendapatkan anggaran Rp4,28
tah Pusat Badan Anggaran DPR
yang diterima di Jakarta, Rabu,
jumlah tersebut mengalami ke- tersebut, tambahan dana itu
naikan Rp833 miliar dari pagu
awal RAPBN Rp4,28 triliun. belanja Kementerian Lembaga
Salah satu alasan pemberian
tambahan pagu adalah untuk Meski mendapatkan kenai- pengawasan.
pelaksanaan fungsi legislasi,
2020 Capai
but tidak setinggi pagu ang- tersebut sebanyak 44,4 pers- untuk mendukung pembangu- ditemui usai dikukuhkan sebagai
garan DPR untuk belanja pada
2019 sebesar Rp5,7 triliun. belanja operasional dan 55,6
Sebelumnya, Dokumen Him-
garan Kementerian Negara/
Lembaga Tahun Anggaran
2020 sebelum hasil pemba- fluktuatif namun secara rata-rata
kungan keahlian fungsi dewan. triliun.
Berdasarkan hasil rapat Panja Pagu anggaran yang sepenuh- pung rencana kegiatan pem- Selama ini kegiatan prioritas
nya berasal dari rupiah murni
berasal dari realokasi berbagai itu akan dimanfaatkan untuk
mendukung pelaksanaan dan
lainnya. fungsi legislasi, anggaran dan
kan pagu, anggaran DPR terse- Dari jumlah Rp4,28 triliun
20
Gaji dan Fasilitas Untuk
Anggota DPR RI
JAKARTA, PPOST Rp5,11 triliun sepenuhnya ber-
Sebanyak 575 anggota De-
asal dari rupiah murni.
Namun untuk menjalankan
wan Perwakilan Rakyat (DPR)
tugas-tugasnya, berapa gaji dan
RI periode 2019 - 2024 resmi
tunjangan yang diperoleh setiap
dilantik pada Selasa (1/10).
anggota dewan. Besarannya
Pelantikan wakil rakyat yang
terpilih hasil pemilihan legisla- bervariasi yang masing-masing
dibedakan antara Ketua DPR,
tif tahun 2019 ditandai dengan
pengucapan sumpah dan janji
Wakil Ketua DPR dan anggota
yang dipimpin oleh Ketua Mah-
DPR.
kamah Agung (MA) M Hatta
Namun jika dirinci, seorang
Ali. Sebagai wakil rakyat, selu-
minimal sekitar Rp50 juta yang
ruh anggota DPR sudah harus anggota dewan bisa menerima
siap bekerja sesuai fungsinya antara lain terdiri dari gaji po-
yaitu legislasi, anggaran, dan kok Rp4,2 juta, tunjangan istri
pengawasan. Rp420 ribu, tunjangan anak (2
Untuk itu, Direktur Jenderal anak) Rp 168 ribu, uang sidang/
Anggaran Kementerian Keuan- paket Rp 2 juta, tunjangan
gan Askolani di Jakarta, Rabu, jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan
memastikan bahwa pemerintah beras per jiwa Rp30 ribu, tun-
pada APBN Tahun 2020 meny- jangan PPH Pasal 21 Rp 2,6 juta
etujui pagu anggaran sebesar (ant/P8).
Pimpinan DPR Ingin
Indonesia Jadi Negara Industri
JAKARTA, PPOST
Mantan Menteri Perdagangan,
Rachmat Gobel menginginkan
Indonesia menjadi negara industri
dalam lima tahun mendatang saat
dirinya diberi amanah menjadi
salah satu pimpinan Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) periode
2019-2024.
“Masih ada kementerian yang
suka overlap, tidak saling men-
dukung. Nah, ini tantangan bagi
kita agar dalam lima tahun men- rachmat Gobel
datang, Indonesia menjadi negara
industri,” kata Rachmat Gobel menegaskan pentingnya menin-
gkatkan kualitas pendidikan di
en akan dimanfaatkan untuk nan nasional dalam kerangka Wakil Ketua DPR RI di Jakarta, tanah air, sehingga kemampuan
representasi rakyat dan mening- Selasa. SDM tidak hanya dilihat dari
katkan kualitas penyelenggaraan
persen untuk belanja nonop-
Menurut dia, yang perlu di-
fungsi legislasi, anggaran dan lakukan untuk mewujudkan hal ijazah.
“Kita mesti mendorong pendi-
Selama periode 2015 hingga pengawasan yang mendukung tersebut adalah membangun nilai dikan yang tidak hanya memberi-
2019, anggaran DPR cenderung pembangunan. tambah terhadap produk-produk kan ijazah, tapi juga memberikan
Selain itu DPR juga akan
tumbuh sebesar 19 persen. melanjutkan peningkatan kuali- yang dihasilkan di dalam negeri. ketangkasan dan keahlian kepada
Pertumbuhan anggaran terse- tas tata kelola administrasi dan “Dari pengalaman saya, bahwa mereka yang bisa langsung di-
but antara lain untuk menam- persidangan DPR yang optimal. kalau kita ingin sukses, apalagi implementasikan,” ujar Rachmat
kita memasuki era globalisasi, Gobel.
bangunan gedung DPR RI serta DPR antara lain kegiatan pe- adalah bagaimana kita memban- Untuk itu, ia menyampaikan
penambahan kegiatan penyera- nyerapan aspirasi masyarakat, gun nilai tambah,” ujarnyal. akan mewujudkannya melalui
pan aspirasi untuk anggota de- penyusunan Rancangan Per- Namun, sebelum membangun program-program yang diper-
wan. aturan Perundang-Undangan dan nilai tambah, legislator dari Fraksi juangkan selama menjabat sebagai
Pada 2020, DPR masih melan- pelaksanaan fungsi legislasi, ang- Nasional Demokrat tersebut me- anggota DPR RI.
“Nanti kita bahas dalam pro-
jutkan penguatan kelembagaan garan dan pengawasan.(ant/P8) nyampaikan pentingnya memban- gram-program untuk mensink-
gun sumber daya manusia (SDM)
berkualitas di dalam negeri. ronisasi tujuan tersebut,” ujarnya.
Dalam hal ini, Rachmat Gobel (ant/P8)
Investasi Proyek Strategis
Nasional Capai Rp4.183 Triliun
JAKARTA, PPOST pembangunan infrastruktur, pemer- Penjaminan Infrastruktur Indonesia,
Menteri Koordinator (Menko) intah memerlukan dukungan dari dan KPPIP.
Bidang Perekonomian, Darmin berbagai pihak dalam hal pembi- Menurut Darmin Nasution, dam-
Nasution menyebutkan bahwa ayaan, terutama swasta, sehingga pak pembangunan infrastruktur
jumlah Proyek Strategis Nasional pemerintah berencana membuat tersebut telah mulai terasa karena
(PSN) saat ini yang terdiri dari 223 berbagai kebijakan yang meliputi turut memperbaiki kinerja logistik
proyek sesuai Rancangan Pemban- aspek fiskal, institusi, dan regulasi. yang mulai membaik sejak 2010
gunan Jangka Menengah Nasional “Tentu infrastruktur kecil-kecil hingga 2018 serta bermanfaat bagi
(RPJMN) 2015-2019 dan tiga pro- dalam skala daerah itu APBN, perekonomian Indonesia.
gram mempunyai nilai investasi tetapi infrastruktur strategis itu, Sementara itu, Deputi Bidang
mencapai Rp4.183 triliun. kalau anda lihat pembiayaannya Koordinasi Percepatan Infrastruktur
Darmin menuturkan dari 223 PSN mayoritas oleh swasta dan BUMN, dan Pengembangan Wilayah Ke-
tersebut pemerintah telah menetap- baru APBN,” ujar Darmin Nasution. menko Perekonomian Wahyu Utomo
kan sebanyak 37 proyek prioritas “Tax holiday yang dirumuskan menjelaskan hingga September 2019
dengan total nilai investasi di atas belum lama juga merupakan meru- terdapat 81 Proyek Strategis Nasion-
Rp2.500 triliun, yang implemen- pakan urgent yang diberikan ke in- al yang telah selesai dan beroperasi
tasinya akan diawasi oleh Komite frastruktur,” ujar Darmin Nasution. dengan nilai Rp390 triliun.
Percepatan Penyediaan Infrastruk- Selain itu pemerintah juga Selain itu, terdapat 27 proyek, satu
tur Prioritas (KPPIP). melakukan transformasi institusi program ketenagalistrikan, serta satu
“Di dalam PDB kita persen infra- dengan membentuk dan mem- program pemerataan ekonomi yang
struktur itu turun pada awal setelah perkuat lembaga untuk percepa- sedang dalam konstruksi dan mulai
krisis sehingga menjadi pengham- tan infrastruktur seperti Lembaga beroperasi sebagian, sedangkan 22
bat bagi pembangunan kita,” kata Manajemen Aset Negara (LMAN), proyek dalam tahap konstruksi dan
Darmin Nasution di Jakarta, Rabu. PT Sarana Multi Infrastruktur, PT akan beroperasi pada akhir 2019.
Ia mengatakan untuk mendorong Indonesia Infrastructure Finance, PT (ant/P8)
Dua RUU Harus Revisi Demi
Tingkatkan Investasi
JAKARTA, PPOST berasal dari iklim ketenagakerjaan
Pengamat ekonomi Universitas yang belum kondusif,” katanya.
Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi Revisi Undang-undang Nomor 13
menilai dua revisi Rencana undang- Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
undang (RUU) yakni RUU Antimo- hanya masuk dalam Prolegnas 2019-
nopoli dan RUU Ketenagakerjaan 2024. Namun bukan Program Leg-
dinilai penting untuk jadi prioritas islasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
anggota DPR terpilih. 2019, sehingga tidak masuk dalam
“Menurut saya mungkin yang bisa pembahasan pada tahun 2019.
jadi prioritas mungkin RUU Antimo- Sedangkan Revisi UU Nomor 5
nopoli. Ini sudah cukup lama dibahas Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
dan tertunda. Ini akan menjadi per- Monopoli dan Persaingan Usaha Ti-
saingan usaha,” katanya dihubungi dak Sehat tidak juga rampung.
di Jakarta, Selasa. Sebagai catatan, dari target 189
Fithra menuturkan, RUU lain yang RUU selama lima tahun, DPR baru
tidak kalah penting untuk dibahas mengesahkan sebanyak 84 UU atau
meski belum jadi prioritas adalah sekitar 40 persen dari target. Semen-
RUU Ketenagakerjaan. Revisi diper- tara dari 84 RUU yang disahkan DPR
lukan karena masih terlalu kakunya periode 2014-2019, sebanyak 35 RUU
iklim ketenagakerjaan yang berujung (42 persen) yang masuk Prolegnas
jadi hambatan investasi. Fithra Faisal Hastiadi Prioritas.(ant/P8)
“Ini harus dapat perhatian karena
selama ini hambatan investasi juga Halaman ini di Layout oleh Yuni Tamara - Siswi Magang SMK Karsa Mulya Palangka Raya