Page 33 - XII_PPKN

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.
g. Mengadakan penghentian penyidikan.
h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang
di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk
mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
j. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum.
k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan
penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan;
3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5) menghormati hak asasi manusia.

2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan
negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh
hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar
bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung
oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.
Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur
dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Info Kewarganegaraan
Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-
undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga Untuk mengefektifkan
penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam perannya, lembaga kejaksaan di
menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan Indonesia memiliki tiga
umum, penegakan hak asasi manusia, serta tingkatan, yaitu:
pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 1. Kejaksaan Agung di tingkat
Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan pusat yang dipimpin oleh
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus seorang Jaksa Agung.
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara 2. Kejaksaan Tinggi di tingkat
merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah provinsi yang dipimpin oleh
dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi seorang Kepala Kejaksaan
tugas dan wewenang Kejaksaan dikelompokkan menjadi Tinggi (Kajati).
tiga bidang, berikut. 3. Kejaksaan Negeri yang berada
di tingkat kabupaten/ kota yang
dipimpin oleh seorang Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari).

33