Page 11 - MUKERNAS I PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 2019
P. 11

Lampiran I  :   Surat Keputusan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
               Nomor       :   Skep-11/KU-PBPDHI/I/2019
               Tentang   :   Usaha Pengadaan Bangunan Kantor Sekretariat PB PDHI



                          Besaran Iuran Wajib Anggota PDHI dan Tata Cara Pembayarannya

               (1)   Bahwa Iuran wajib untuk pengadaan gedung minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
                     per orang setiap tahun selama periode kepengurusan PB PDHI masa bhakti 2019 –

                     2022.
               (2)   Iuran wajib dapat dibayarkan sekaligus untuk 4 tahun senilai Rp 400.000 (empat ratus

                     ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali waktu pembayaran di awal, atau dibayarkan setiap 1
                     (satu) tahun sekali senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
               (3)   Penarikan iuran wajib oleh masing-masing Pengurus PDHI Cabang mulai tahun 2019

                     hingga tahun 2022.
               (4)   Bukti pembayaran iuran wajib diberikan dalam bentuk Kupon pada saat pembayaran
                     dilakukan secara tunai kepada petugas yang ditunjuk oleh pengurus cabang.

               (5)   Dana iuran wajib yang sudah dikumpulkan oleh pengurus cabang, langsung ditransfer
                     ke  rekening  khusus  pengadaan  bangunan  yang  akan  ditentukan  kemudian  oleh
                     Bendahara Umum PB PDHI.

               (6)   Pengadaan Bangunan akan segera direalisasikan pada saat dana telah mencukupi.
               (7)   Laporan penerimaan dan penggunaan dana pengadaan bangunan akan disampaikan

                     kepada seluruh anggota PDHI di Indonesia melalui PDHI cabang setiap 3 (tiga) bulan
                     sekali.
               (8)   Sanksi  administratif  dikenakan  terhadap  setiap  anggota  PDHI  Cabang  maupun

                     terhadap Cabang yang tidak menunaikan iuran wajib pengadaan bangunan ini.
               (9)   Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 8 (delapan) merujuk kepada Anggaran

                     Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan kepatutan organisasi secara umum.


                                                    Pengurus Besar
                                        Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
                                                   Periode 2018-2022






                    Drh. H. Muhammad Munawaroh, MM                Dr. Drh. Widagdo Sri Nugroho, MP
                                 Ketua Umum                               Sekretaris Jenderal



                                                                                              Page 10 of 49
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16