Page 425 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada 20
Oktober 1999 tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan
pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-
partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Abdurrahman Wahid
mengungguli calon presiden PDI-P, Megawati Soekarno Putri dalam
pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam
rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih
menjadi wakil presiden setelah mengungguli Hamzah Haz dalam
pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara pula. Ia dilantik
menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. 32

Presiden Abdurrahman Wahid mengawali kiprahnya sebagai presiden
mengawal cita-cita reformasi dengan membentuk Kabinet Persatuan
Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang
sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni
PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P.

b. Reformasi Birokrasi
Reformasi terhadap lembaga pemerintahan terjadi pada masa
awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dua departemen
yang kuat sejak masa Orde Baru, dilikuidasi. Kedua departemen tersebut
adalah Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Presiden
Abdurrahman Wahid berargumentasi sebagai perampingan struktur
pemerintahan. Pemerintah Abdurrahman Wahid juga berpandangan
bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kedua departemen tersebut dapat
dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan otonomi
daerah. Namun dari sisi politik, kebijakan pembubaran Departemen
Penerangan merupakan upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang
sosial dan politik, mengingat departemen tersebut merupakan alat
pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa.
Departemen lainnya yang mengalami reformasi birokrasi adalah
departemen pekerjaan umum. Departemen ini kemudian diubah
menjadi kementrian Permukiman dan Prasarana Wilayah. 33
Kebijakan Abdurrahman Wahid melikuidasi Departemen
Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen
Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden No. 355/M tahun 1999
tertanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan penjelasan mengenai tugas
dan fungsi termasuk susunan organisasi dan tata kerja departemen ini
tertuang dalam Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tanggal 10

413