Page 29 - E-Modul Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan Kelas 10

Rangkuman

1. Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian

hukum sebagai unsur pendunkung. Masing-masing bagian atau unsur
tersebut saling berhubungan dan bersifat fungsional, resiprokal (timbal-

balik), pengaruh-mempengaruhi, dan saling ketergantungan (independen).

2. Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan
keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku

sekaranag di Indonesia. Sebagai hukum nasional, berlakunya hukum di
Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan ditujukan pada subjek

dan objek hukum tertentu pula.
3. Peran atau fungsi hukum yang essensial adalah fungsi untuk menjamin

stabilitas dan kepastian sebagai tujuan-tujuan utama dari hukum (Purnadi

Purbacaraka 1978 : 18).

4. Kata “tata hukum” adalah terjemahan dari kata recht orde (Bahasa Belanda)

yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. “tata

hukum Indonesia” ini adalah tatanan atau susunan atau tertib hukum yang

berlaku di Indonesia. Tata hukum yang berlaku pada suatu tempat dan
waktu tertentu disebut dengan hukum positif atau ius constitutum.

Sedangkan hukum hukum yang akan berlaku atau hukum yang dicita-

citakan disebut ius constituendum. (Abdoel Djamali,R., 2014:5)

5. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan
melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat

dicapai ketertiban di negara tersebut.
6. Peradilan yang ada di Indonesia memliki arti yang sama dengan pengadilan

negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari

otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya
peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam negara.

Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan 25