Page 43 - MEMBANGUN-DESA
P. 43
BAB IV
PENUTUP
Kebijakan BUM Desa pasca terbitnya UU Desa, PP Desa
dan Permendesa PDTT, menghadapi tantangan kebijakan
yang cukup kompleks. Produk kebijakan BUM Desa terdahulu
mengalami proses transformasi yang didasarkan Agenda
Nawa Cita, Asas Rekognisi-Subsidiaritas dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa.
Pendirian BUM Desa dalam paradigma Desa Membangun
kini menghadapi tantangan berupa Musyawarah Desa sebagai
instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi
Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa).
Proses pendirian/pembentukan BUM Desa sedapat mungkin
menghindari government driven yang mudah membuat BUM
Desa “layu sebelum berkembang”.
Dilain pihak, tantangan bagi BUM Desa saat ini adalah
melakukan transformasi agenda government driven itu ke
dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa baik pada
basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPK PNPM-
Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/
pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan
Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank
Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari
BUKU 7 : BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA 41
