Page 92 - buku siswa ppkn kelas IX

2) Usul pemberhentian Presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi
untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan.

3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti bersalah, DPR menyelenggarakan sidang
paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR.
4) MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR
menerima usul pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan
Presiden dan/ atau Wakil Presiden sesuai wewenangnya.
c. Dewan Perwakilan Rakat (DPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 20
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR adalah lembaga negara
pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun, kekuasaan ini
harus dengan persetujuan Presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat
melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang
adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun.
DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Sumber: http: https://wikimedia.org
Gambar 3.10 Suasana sidang Paripurna DPR

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam
Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai
berikut.

a) Fungsi legislasi, ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan
Presiden.
b) Fungsi anggaran, ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-
undang.
c) Fungsi pengawasan, ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh
Presiden.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 81