Page 12 - PPKN
P. 12

1. Pembagian Kekuasaan





                                                                                              • Membagi kekuasaan

                                                           John Locke                           menjadi kekuasaan
                                                                                                legislatif, eksekutif, dan

                                                                                                federatif.



                                                                                              • Membagi kekuasaan
                                                          Montesquieu                           menjadi kekuasaan
                                                                                                legislatif, eksekutif, dan
                                                                                                yudikatif.





                                                                                              • Kekuasaan legislatif, yaitu
                                                                                               kekuasaan membentuk undang-
                                                                                               undang.
                                                                                              • Kekuasaan eksekutif, yaitu
                                                                                               kekuasaan melaksanakan undang-
                                              Apa pengertian kekuasaan                         undang.
                                                    legislatif, eksekutif,                    • Kekuasaan yudikatif, yaitu
                                                yudikatif, dan federatif?                      kekuasaan mempertahankan
                                                                                               undang-undang dan mengadili
                                                                                               pelanggaran undang-undang.
                                                                                              • Kekuasaan federatif, yaitu
                                                                                               kekuasaan melaksanakan
                                                                                               hubungan luar negeri.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17