Page 12 - Tugas minggu 14 e-modul LKS - Sara Khezia Sibarani

 Prinsip dasar

Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan dalam
prinsip dasar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi perbedaan segala tujuan,

tindakan, norma serta pengembangan prinsip. Ekonomi konvensional bertujuan
untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Sistem konvensional menganggap ketika

pertumbuhan ekonomi berjalan baik maka semua orang akan mencapai kepuasan

individu yang diinginkan. Sementara ekonomi syariah berprinsip bahwa agama dan
ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, dimana kegiatan ekonomi dilakukan

sebagai ibadah.

 Perjanjian kredit

Dalam ekonomi konvensional perjanjian kredit dikenal dengan adanya
perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat sepihak.

Perjanjian ini telah terlebih dulu dibuat oleh pihak tertentu bahkan sebelum pihak

lainnya datang. Sementara dalam ekonomi syariah dikenal perjanjian pembiayaan
mudhorobah. Ekonomi syariah tidak mengenal adanya perjanjian baku. Perjanjian

dalam ekonomi syariah dibuat oleh kedua pihak, misalkan antara bank dan nasabah.

 Hak milik

Terdapat perbedaan antara ekonomi konvensional dn ekonomi syariah

mengenai hak milik seseorang. Kedua sistem ini memang sama-sama mengakui
adanya hak milik seseorang namun ada perbedaan yang sangat jauh mengenai cara

mendapatkan hal milik serta ketentuan mengenai hak milik tersebut.

Dalam ekonomi konvensional diakui adanya hak milik perorangan. Semua

orang tanpa terkecuali berhak memiliki barang, aset atau uang yang dikehendaki
individu. Hal ini bisa ia lakukan asal ia memiliki sumber daya untuk mendapatkan

hak milik tersebut. Ekonomi konvensional tidak menyebutkan atau menjelaskan

bagaimana batas serta aturan untuk memperoleh hak milik tersebut.

Ekonomi syariah atau ekonomi islam mengenal aturan yang berbeda

mengenai hak milik individu. Kepemilikan diperbolehkan selama tidak
menimbulkan kezaliman, disamping itu kepemilikan individu harus diperoleh

dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan agama. Barang ataupun

sumber daya yang menyangkut hajad hidup banyak orang tidak diperbolehkan