Page 18 - E-modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda Di Karesidenan Madiun

18

Meskipun ketentuan tersebut telah ditetapkan secara

tertulis, namun dalam praktiknya banyak terjadi

penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi meliputi

penyediaan tanah untuk menanam tanaman wajib dilakukan

secara paksa, tanah yang digunakan melebihi seperlima

bagian, tanah yang diserahkan tetap dipungut pajak, tenaga

kerja dipekerjakan secara paksa selama berbulan-bulan, upah

hasil tanaman tidak sesuai dengan yang diserahkan, dan

kegagalan hasil panen dibebankan kepada penduduk dengan

melakukan ulangan penyerahan tanah (Hadiatmodjo,

1980:208). Berbagai praktik monopoli dan paksaan

tersebut telah
selama pelaksanaan Cultuurstelsel
menyebabkan rakyat pribumi semakin menderita. Oleh

karena itu, aksi untuk menentang kebijakan

Cultuurstelsel tersebut semakin bermunculan di Negeri

Belanda terutama dari orang orang humanis berpaham

liberal. Atas desakan orang-orang humanis inilah,

pemerintah Belanda akhirnya menghapus kebijakan

Cultuurstelsel tersebut pada tahun 1870.