Page 43 - E-modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda Di Karesidenan Madiun
P. 43

43






                        dikenakan  pada  setiap  tanah  bukan  pada  penduduk  atau


                        petani.  Kemudian  desa  sebagai  institusi,  harus  membayar

                        pajak  yang  dibayarkan  dalam  bentuk  kerja,  uang,  barang


                        produksi  ataupun  tanah.  Sehingga  dalam  pendekatan


                        komunal  peraturan  Belanda,  pajak  atau  beban  yang  lebih


                        tinggi menyebabkan tanah semakin terbagi.  Oleh karena itu,

                        pajak,  pemecahan  lahan, pola  kepemilikan,  dan  kerusuhan


                        di desa memiliki hubungan sebab akibat (Ham, 2018:240).


                          Tidak         hanya        itu,     penerapan          Cultuurstelsel  juga


                        memberikan dampak secara global, di antaranya terjadinya

                        dualisme  ekonomi,  meningkatnya  jumlah  penduduk,


                        bencana kelaparan di berbagai daerah,  berkurangnya lahan


                        pertanian,  tumbuhnya  perusahaan  perkebunan  dan


                        perdagangan, dan munculnya berbagai pemberontakan para

                        petani (Yuliati, 2013:99-102).


                          Aspek sosial lainnya dilandasi oleh teori sosial Karl Marx.


                        Marx  dalam  teori  sosialnya  berpendapat  bahwa  kondisi

                        ekonomi  akan  merubah  mekanisme  perubahan  sosial  dari


                        feodalisme  ke  kapitalisme,  dan  masyarakat  akan  mulai


                        bergantung pada sistem ekonomi yang berkembang, yang di


                        dalamnya  juga  mengandung  konflik-konflik  sosial  yang

                        dapat  menimbulkan  krisis  maupun  masalah  (Peter,


                        1992:212).
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48