Page 60 - E MODUL EKONOMI BISNIS SEMESTER GENAP

Modul Ekonomi Bisnis SMK 2017

c. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;

d. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, ketentuan ini tidak berlaku untuk
pengimpor kapal niaga dan kapal ikan.

Pengecualian lebih lanjut dari ketentuan ini dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian

dan Perdagangan.

Pembayaran impor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara
pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional sesuai
kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pembiayaan impor dapat dilakukan baik dengan penggunaan devisa yang dibeli dari
Bank Devisa dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing maupun menggunakan
sumber lainnya.

Barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang diimpor, barang yang
dimasukkan dari luar negeri ke Tempat Penimbunan Berikat, barang yang dimasukkan
dari Tempat Penimbunan Berikat ke wilayah lain dalam Daerah Pabean serta barang
dalam rangka Perdagangan Lintas Batas, diatur tersendiri.

Importir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri
Keuangan Ri No. 66/Kmk.017/2001 Tanggal 9 Februari 2001 Tentang Penetapan
Besarnya Tarip Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Cpo, Dan Produk Turunannya Menteri
Keuangan Republik Indonesia,

Pajak Ekspor = Tarip Pajak Ekspor x Harga Patokan Ekspor (HPE) x Jumlah Satuan
Barang x Kurs.

Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan secara berkala oleh
Menteri Peridustrian dan Perdagangan dan berlaku pada saat dikeluarkannya penetapan
tersebut.

Dalam hal terjadi kelambatan penerbitan HPE, HPE yang lama masih berlaku sampai
diterbitkan HPE yang baru.

105 | P a g e
Ikuti dan Follow blog kami di https://peb-2013.blogspot.co.id