Page 29 - rku_pengawasan_provinsi_maluku_2024_fix

Grafik III.1. Rencana Pemeriksaan Perusahaan

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan difokuskan pada Pemeriksaan Berkala guna

memonitor pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil
pemeriksaan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Pemeriksan awal terhadap
perusahaan yang baru menjalankan usahanya akan disesuaikan kemudian. Sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, setiap Pengawas Ketenagakerjan diwajibkan
untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 7 perusahan per bulan atau 60 perusahaan

per tahun, sehingga berdasarkan jumlah pengawas ketenagakerjaan sebanyak 15
orang yang tersebar pada 5 UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi

Maluku (untuk UPTD 1 dengan pegawai pengawas sebanyak 7 orang estimasi total
pemeriksaan sebanyak 420 perusahaan, UPTD 2 dengan pegawai pengawas sebanyak
3 orang estimasi total pemeriksaaan 180 perusahaan, UPTD 3 dengan pengawai

pengawas 1 orang estimasi total pemeriksaan 60 perusahaan, UPTD 4 dan UPTD 5
belum memiliki pegawai pengawas), dengan demikian total pemeriksaan yang

dilakukan oleh pegawai pengawas pada 5 UPTD berjumlah 660 perusahaan untuk
tahun 2024. Oleh karena itu, untuk mencapai target diatas diperlukan penambahan
sumber daya pengawai pengawas ketenagakerjaan, hal ini juga sangat berkaitan

dengan pemenuhan angka kredit sebagai Pejabat Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan. Namun dengan keterbatasan dana yang dianggarkan melalui APBN
Tahun 2024 dan APBD Tahun 2024, maka akan sangat sulit bagi pengawai pengawas

ketenagakerjaan untuk dapat memenuhi standar ketentuan tersebut. Kondisi demikian
diharapkan dapat menjadi perhatian dan bahan pertimbangan kedepan dalam membuat

RENCANA KERJA UNIT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2024 23