Page 88 - bk metamorfosis

Untuk itu, membangun mutu pendidikan dan sistem penjaminan mutu
pendidikan seharusnya pula turut mempertimbangan faktor soft dan hard
sekaligus. Sesungguhnya, faktor yang satu tidaklah jauh lebih penting dari faktor
yang lain. Semua faktor atau variabel yang relevan tentu memiliki kontribusi dan
peran yang sama pentingnya dalam membangun pendidikan yang berorientasi
pada kesejatian mutu. Di sinilah pentingnya membangun budaya mutu pada
setiap satuan pendidikan.
Budaya mutu merupakan suatu kesadaran yang hadir sebagai tradisi di mana
mutu pendidikan merupakan proses pencapaian yang tiada henti, terus-menerus
(berkelanjutan). Mutu menjadi impian bersama sehingga seluruh proses dalam
penyelenggaraan pendidikan diletakkan sebagai upaya mencapai tingkat mutu
terbaik. Dalam rangka itu, di satu sisi, satuan pendidikan membiasakan diri
(membangun tradisi) untuk melakukan penjaminan mutu (evaluasi diri) secara
periodik dan teratur dalam rangka menjaga dan menjamin mutunya secara internal.
Di sisi lain, lembaga penjaminan mutu eksternal bekerja sebagai kekuatan yang
mewakili masyarakat untuk mengontrol mutu pendidikan dan memberi jaminan
terpercaya mengenai tingkat mutu satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu pendidikan mutlak ada dalam proses penyelenggaraan
pendidikan dan pembangunan budaya mutu di satuan pendidikan. Karena itu ia
harus ditopang eksistensinya dengan komitmen, kebijakan, serta keputusan politik
yang kuat. Komitmen, kebijakan, dan keputusan politik yang kuat setidaknya
harus hadir dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan ini
dipandang perlu karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mendapat amanat dari konstitusi dan Undang Undang No. 20/2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk membangun pendidikan bermutu bagi
setiap warga negara di seantero negeri.
Peraturan ini diletakkan sebagai payung hukum bagi rancang-bangun dan
penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar
dan menengah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri ini sekaligus menjadi aturan pelaksana yang bersifat spesifik
dari tuntutan sejumlah klausul mengenai keharusan penjaminan mutu pendidikan
yang diisyaratkan oleh Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa
peraturan perundang-undangan terkait.
Memang, pada tahun 2009 pernah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 63/2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Tetapi,
Permen ini mengandung banyak kelemahan. Klausul-klausul di dalamnya
cenderung bersifat abstrak, dan indikator-indikator masih kurang jelas sehingga
terasa sulit diterapkan. Cakupan Peraturan Menteri tersebut sangat luas mencakup
semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan yang karakteristiknya sangat beragam.
Lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru, baik dalam
bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait pendidikan

80 METAMORFOSIS
Pengembangan Sekolah Model di Bali