Page 17 - LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA PSUDO SMT II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas
nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai

bagian dari Transfer ke Daerah dalam APBN. Pengalokasian DAK Fisik
merupakan salah satu manifestasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAK

Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan
kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk Tahun

Anggaran 2018, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik pada APBN 2018 sebesar
Rp62,44 Triliun yang terdiri dari tiga jenis yaitu DAK Regular Rp31,35 Triliun, DAK
Penugasan Rp24,46 Triliun dan DAK Afirmasi Rp6,62 Triliun.

Salah satu program prioritas pemerintah (Nawa Cita), cita ketiga yaitu membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan. Sebagai bentuk implementasi pencapaian sasaran tersebut

pemerintah mendukung dengan mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa
merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Penguatan penyelenggaraan pembangunan daerah dan desa ini
sendiri merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Untuk Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa

sebesar Rp60 Triliun.

Perbaikan demi perbaikan dilakukan agar penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
dapat cepat diterima manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya dengan

perbaikan penyaluran berbasis kinerja yang memotivasi pemda melaksanakan
kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal serta lebih baik sehingga dampak
dari pemanfaatan dana dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan. Perubahan-perubahan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

1