Page 54 - LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA PSUDO SMT II
P. 54
1. Seluruh KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Bengkulu selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah berhasil
menyalurkan DAK Fisik tahap I dan Dana Desa tahap I dan II secara tepat waktu
dari RKUN ke RKUD.
2. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 secara umum
dapat berjalan lancar dengan adanya dukungan aplikasi SAKTI, SPAN, MonSAKTI
dan OMSPAN serta kesiapan seluruh KPPN dalam mendukung seluruh proses
penyaluran dan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Seluruh KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Bengkulu telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
penyaluran DAK Fisik tahap I dan Dana Desa tahap I dan II Tahun Anggaran 2018
dalam rangka untuk terus menjaga kelancaran pelaksanaan penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.
4. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan kesiapan
pelaksanaan kegiatan oleh pemda, dapat mendorong pemda mempercepat proses
pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran,
sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian out put dan out come.
5. Kesiapan SDM pemda dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa turut membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian kontrak
melalui aplikasi OMSPAN.
B. Rekomendasi
Atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah provinsi
Bengkulu dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
1. KPPN memonitor realisasi dan capaian output untuk masing-masing pemda
melalui OMSPAN untuk memastikan bahwa pemda dapat memenuhi persyaratan
untuk penyaluran tahap berikutnya secara tepat waktu.
2. KPPN meminta pemda untuk merekam dan mengunggah dokumen persyaratan
penyaluran tahap berikutnya melalui aplikasi OMPSPAN sesegera mungkin untuk
menghindari kemungkinan gagal upload.
3. KPPN menghimbau pemda untuk merekam/meng-input setiap penerbitan
SP2D BUD untuk menghindari terjadinya keterlambatan penyaluran.
4. KPPN melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa di wilayah kerja masing-masing.
38
