Page 10 - Lap monev DFDD Sem I 2018_ Kwl_Bengkulu - kirim2018
P. 10
bulan Januari 2018 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018. Penyaluran
tahap II paling cepat bulan Maret 2018 dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni
2018 (tanggal 29 Juni 2018). Sedangkan penyaluran tahap III paling cepat bulan Juli
2018. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Dana Desa tahap I dan tahap II telah
tersalurkan ke seluruh pemda dengan total penyaluran di wilayah provinsi Bengkulu
sebesar Rp563,27 Miliar (59,52%).
Dari 9 (Sembilan) pemerintah kabupaten, 4 (empat) pemerintah kabupaten mendapat
alokasi pagu di atas Rp100,00 Miliar dan 5 (lima) pemerintah kabupaten mendapat
alokasi pagu dibawah Rp100,00 Miliar. Adapun yang mendapat alokasi pagu tertinggi
adalah pemerintah kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp146,74 Miliar atau 15,51%
dari total pagu Dana Desa wilayah provinsi Bengkulu. Adapun alokasi pagu terendah
adalah pemerintah kabupaten Lebong sebesar Rp68,36Miliar atau 7,22% dari total
pagu Dana Desa wilayah provinsi Bengkulu.
Tabel Penyaluran Dana Desa TA 2018 per Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi
Bengkulu (s.d. tanggal 30 Juni 2018)
(dalam miliar rupiah)
Total Penyaluran dari RKUN ke RKUD
No Pemerintah Daerah Sisa %
Pagu Tahap I Tahap II Tahap III
1 Bengkulu Tengah 98,20 19,64 36,25 - 42,31 56,92
2 Bengkulu Utara 146,74 29,35 57,78 - 59,61 59,38
3 Rejang Lebong 97,53 19,51 39,01 - 39,01 60,00
4 Kepahiang 74,96 14,99 29,98 - 29,98 60,00
5 Lebong 68,36 13,67 26,72 - 27,96 59,10
6 Bengkulu Selatan 97,39 19,48 38,95 - 38,96 59,99
7 Seluma 126,70 25,34 50,68 - 50,68 60,00
8 Kaur 129,97 25,99 51,99 - 51,99 60,00
9 Mukomuko 106,54 21,31 42,62 - 42,62 60,00
J u m l a h 946,39 189,28 373,99 - 383,12 59,52
(sumber OMSPAN dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov.Bengkulu, data diolah)
Penggunaan DAK Fisik TA 2018
Total alokasi pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 untuk wilayah provinsi Bengkulu
sebesar Rp759,66 Miliar dan dialokasikan dalam 3 jenis yaitu Reguler, Penugasan dan
Afirmasi. Ketiga jenis tersebut terdiri dari 16 bidang yang diberikan berdasarkan usulan
pemda yang bersangkutan dan disesuaikan dengan prioritas daerah. Terdapat 1 (satu)
viii
