Page 16 - Lap monev DFDD Sem I 2018_ Kwl_Bengkulu - kirim2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas
nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai
bagian dari Transfer ke Daerah dalam APBN. Pengalokasian DAK Fisik

merupakan salah satu manifestasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAK
Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan

kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk Tahun

Anggaran 2018, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik pada APBN 2018 sebesar
Rp62,44 Triliun yang terdiri dari tiga jenis yaitu DAK Regular Rp31,35 Triliun, DAK
Penugasan Rp24,46 Triliun dan DAK Afirmasi Rp6,62 Triliun.

Salah satu program prioritas pemerintah (Nawa Cita), cita ketiga yaitu membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan. Sebagai bentuk implementasi pencapaian sasaran tersebut
pemerintah mendukung dengan mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa

merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Penguatan penyelenggaraan pembangunan daerah dan desa ini

sendiri merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Untuk Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa

sebesar Rp60 Triliun.

Perbaikan demi perbaikan dilakukan agar penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
dapat cepat diterima manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya dengan
perbaikan penyaluran berbasis kinerja yang memotivasi pemda melaksanakan

kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal serta lebih baik sehingga dampak
dari pemanfaatan dana dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

1