Page 49 - Lap monev DFDD Sem I 2018_ Kwl_Bengkulu - kirim2018
P. 49

3) Penetapan Rincian
                      Secara  umum  untuk  seluruh  Perkada  di  wilayah  provinsi  Bengkulu,  penetapan
                      rincian pagu per desa telah sesuai referensi di aplikasi OMSPAN.

                      4) Mekanisme Penyaluran
                      Seluruh pemda  dalam ha;  mekanisme penyaluran dan penetapan rincian Dana

                      Desa dalam Perkada sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
                      225/PMK.07/2017.

                      5) Prioritas Penggunaan
                      Seluruh  pemda  di  wilayah  provisni  Bengkulu  sudah  sesuai  dengan  PMK  Nomor

                      50/PMK.07/2017.

                      6) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output
                      Hasil  evaluasi  pada  Perkada    seluruh  pemda  telah  sesuai  dengan  Peraturan
                      Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017.

                      7) Sanksi
                      Hasil evaluasi dari  seluruh pemda secara umum telah  sesuai dengan Peraturan

                      Menteri  Keuangan  Nomor  50/PMK.07/2017  sebagaimana  telah  diubah  dalam
                      Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017.

                      3.  Permasalahan Dalam Penyaluran Dana Desa

                      Secara  umum  berdasarkan  laporan  KPPN,  permasalahan  atau  kendala  yang
                      ditemukan dalam penyaluran Dana Desa untuk penyaluran tahap I dan tahap II di

                      wilayah provinsi Bengkulu sebagai berikut :

                      1) Terbatasnya SDM pada OPD/Dinas dalam menangani atau membantu proses
                       administrasi  pertanggungjawaban  dana  desa  dikarenakan  jumlah  desa  yang
                       cukup banyak;

                      2) Terdapat kendala pada saat perekaman data oleh operator OMSPAN di pemda
                       dikarenakan kualitas jaringan internet yang kurang baik;

                      3) Kurangnya  koordinasi  antara  pihak  pemda  dengan  pihak  Desa  sehingga  ikut
                       mempengaruhi penyaluran Dana Desa;

                      4)  Kurangnya pemahaman baik dari petugas pemda yang menangani penyaluran

                       Dana Desa maupun petugas perangkat Desa terkait persyaratan penyaluran.










                                                           34
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54