Page 50 - Bibliografi Beranotasi Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Inodnesia
P. 50

Jawa


                    itu juga, banyak peraturan mengenai keuangan, industri,
                    perekonomian, yudisial kepolisian, lalulintas dan komunikasi, urusan
                    social/ kesejahteraan, pendidikan, pemerintahan daerah, perusahaan
                    publik,  dan lainnya.


             1944


             原住民村落条例   爪哇マドラニ於ケル区長選挙及罷免規定
             (Genjūmin sonraku jōrei: Jawa Madura ni okeru kuchō senkyo oyobi
             himen kitei)
             Sōmu-Bu (Departemen.Urusan Umum), Jawa Gunseikanbu, Februari-Maret
             1944 (perkiraan), ketikan, 22 hlm., salinan, buklet.
             Lokasi penyimpanan: Koleksi milik Aiko Kurasawa.

                    Diduga buku kecil ini adalah kumpulan ordonansi (peraturan) yang
                    diterjemahkan dari bahasa Belanda dan dibagikan  ke tiap-tiap
                    departemen sebagai acuan, bersamaan dengan penerbitan peraturan
                    desa baru oleh pemerintahan militer Jepang di Jawa pada Februari
                    1944. Bagian pertama adalah teks lengkap “aturan desa suku pribumi”
                    dan”pemilihan kepala desa di Madura, Jawa dan  aturan
                    pencopotannya” dari  zaman Belanda, dalam bahasa Jepang. Lalu
                    dilanjutkan dengan lampiran: (1) Aturan Pemerintah No. 7 tentang
                    “pencopotan kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum”
                    yang baru ditetapkan oleh pemerintahan militer (dari 1 Maret 1943),
                    (2) Dokumen internal pemerintah No. 746 tentang “ringkasan tentang
                    garis besar cara meningkatkan kualitas kepala daerah dan tentang
                    diberlakukannya aturan pencopotan kepala daerah yang dipilih
                    melalui pemilihan  umum” (tanggal 4 Maret), dan (3) Aturan
                    Pemerintah Rahasia No. 44 tentang “garis besar cara meningkatkan
                    kualitas kepala daerah”. Semuanya disusun dalam satu buku kecil,
                    berisikan aturan-aturan tersebut secara rinci, tanpa penjelasan.






                                                 35

       38   Bibliografi Beranotasi Sumber Sejarah
            Masa Pendudukan Jepang di Indonesia
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55