Page 6 - perubahan keuda perda no 13 tahun 2006
P. 6
- 6 -
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang
disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi Sulawesi
Selatan.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada
adalah Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Keputusan Gubernur adalah ketetapan tertulis yang dibuat
oleh Kepala Daerah.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan
Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.
18. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.
