Page 8 - perubahan pertama perda no 13 tahun 2006

(1b) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan
bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun
anggaran.
(2) Dihapus.
(3) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 37 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, diantara ayat (2) dan
ayat (3) disisipkan ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a),
diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ayat (4a), dan diantara ayat (7) dan ayat
(8) disisipkan ayat (7a), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a untuk pengeluaran
honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
(2) Dihapus.
(2a) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
(3) Dihapus.
(3a) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berupa belanja barang
pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan
bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai,
pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja
lainnya yang sejenis.
(4) Dihapus.
(4a) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c digunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan.
(5) Dalam hal pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (4a) nilai yang dianggarkan sebesar harga perolehan.
(6) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jumlah kas atau
setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
(7) Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang
diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) mencakup harga beli/bangun aset, biaya administrasi pembelian/
pembangunan aset, biaya pengiriman, biaya pajak dan biaya lainnya yang diperlukan
sampai dengan aset tersebut digunakan.
(7a) Batas paling sedikit kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur.
(8) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan

11. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dihapus, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan
ayat (1a), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Dihapus.
(1a) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun.

8