Page 3 - rancangan_permendagri_ttg_revisi_permendagri_13_edit_25.5.2011_Neat
P. 3

3



                                   17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
                                       dan  Pengelolaan  Bantuan  Bencana  (Lembaran  Negara  Republik
                                       Indonesia  Tahun  2008  Nomor  43,  Tambahan  Lembaran  Negara
                                       Republik Indonesia Nomor 4829);
                                   18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
                                       Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008
                                       Nomor  91,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
                                       Nomor 4864);

                                   19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan
                                       Keuangan  kepada  Partai  Politik  (Lembaran  Negara  Republik
                                       Indonesia  Tahun  2009  Nomor  18,  Tambahan  Lembaran  Negara
                                       Republik Indonesia Nomor 4972);
                                   20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara
                                       Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak  Daerah
                                       dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                                       2010  Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
                                       Indonesia Nomor 5161);

                                   21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar
                                       Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
                                       Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
                                       Indonesia Nomor 5165);

                                   22. Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan
                                       Barang/Jasa Pemerintah;
                                   23. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
                                       Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah
                                       diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
                                       2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
                                       Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
                                       Daerah;
                                   24. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  41  Tahun  2010  tentang
                                       Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri  (Berita
                                       Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);

                                                               MEMUTUSKAN :

               Menetapkan  :  PERATURAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA
                                  ATAS  PERATURAN  MENTERI  DALAM  NEGERI  NOMOR  13  TAHUN  2006
                                  TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

                                                                    Pasal I

                                  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
                                  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
                                  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
                                  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
                                  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
                                  Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:
                                  1.  Ketentuan  Pasal  1  angka  34,  angka  61  dan  angka  62  diubah,
                                      diantara angka 62 dan angka 63 disisipkan angka baru yaitu angka
                                      62a,  ditambahkan  angka  baru  yaitu  angka  79  dan  angka  80,
                                      sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

                                                                      Pasal 1
   1   2   3   4   5   6   7   8