Page 51 - Microsoft Word - Permen No.59-2007.doc
P. 51

LAMPIRAN A.XI.a   :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                                                NOMOR             : 59 TAHUN 2007
                                                TANGGAL          : 26 OKTOBER 2007


                               FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

                                                                        *)
                                                 provinsi/kabupaten/kota  ….
                                   PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
                                                      tahun anggaran ….

                                                BAB I.        PENDAHULUAN

                                Berisikan latar  belakang, tujuan  dan dasar  penyusunan  prioritas dan plafon
                                anggaran sementara (PPAS)

                      BAB II.     RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

                                Berisikan tentang target pendapatan dan  penerimaan  pembiayaan  daerah yang
                                meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan  dan lain-
                                lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan
                                berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.

                                                          Tabel 2.1

                              Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran .....

                                                                          TARGET TAHUN
                                  PENDAPATAN DAN PENERIMAAN                                   DASAR
                       NO.                                                  ANGGARAN
                                      PEMBIAYAAN  DAERAH                                      HUKUM
                                                                           BERKENAAN
                        1                        2                               3               4
                        1    Pendapatan Asli Daerah
                       1.1   Pajak Daerah
                       1.2   Retribusi Daerah
                       1.3   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
                             dipisahkan
                       1.4   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

                        2    Dana Perimbangan

                      2.1    Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
                      2.2    Dana Alokasi Umum
                      2.3    Dana  Alokasi  Khusus
                      3      Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
                      3.1    Hibah
                      3.2    Dana  Darurat
                      3.3    Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
                             Pemerintah Daerah lainnya
                      3.4    Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
                      3.5    Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
                             Pemerintah Daerah lainnya
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56