Page 40 - PP_NO_12_2019

www.hukumonline.com/pusatdata

m. daftar Dana Cadangan;
n. daftar Pinjaman Daerah;

o. daftar nama penerima, hibah; dan
p. daftar nama penerima, bantuan sosial.

Pasal 109
(1) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi
Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan dan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perkada tentang
APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah
menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.

Pasal 110
(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran
setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran
sebelumnya.
(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 111
(1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan
DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat
3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh gubernur.
(2) Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala
Daerah dan DPRD.
(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. kepentingan umum;
c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
d. RPJMD.

40/109