Page 5 - PP_NO_12_2019

www.hukumonline.com/pusatdata

55. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
56. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
57. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
umumnya.

59. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

60. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
61. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

62. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
63. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota
bagi Daerah kota.

64. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
65. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
66. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur
penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
67. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
68. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
69. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
71. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
72. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai BUD.

73. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
74. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD
yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan suatu Program sesuai dengan bidang
tugasnya.
75. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

5/109