Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2018
P. 47
Mantan pekerja menilai positif kebijakan pemerintah Indonesia menguasai 51 persen
saham PTFI atau menjadi pemegang saham mayoritas. Sebab, mereka berharap
mendapatkan hak pekerja yang sebelumnya sempat diputus.
"Pemerintah harus tegas mengembalikan pekerja dan hak dibayar kembali. Aturan
ditegakkan. Kalau melanggar mari menegakkan aturan," tambahnya.
Sementara itu, dari sisi hukum, upaya akuisisi kepemilikan saham PT Freeport
Indonesia sebesar 51,2 persen dinilai sudah tepat.
Akuisisi itu perlu dilakukan karena sebagai perseroan, terdapat sejumlah kekayaan
atau aset bergerak maupun tidak bergerak. Sementara kekayaan lainnya yakni
goodwill atau niat baik dalam mengelola tambang.
"Sehingga kendati lahan konsesi milik Indonesia, namun setiap yang dihasilkan
perusahaan diakui milik Freeport. Freeport telah berinvestasi membangun
infrastruktur untuk mengeksplorasi sumber daya alam," ujar pengamat hukum C
Suhadi.
Menurut dia, upaya menguasai Freeport secara terpisah tidak dapat dilakukan. Hal
ini, karena satu aset dan kekayaan perusahaan lainnya saling melekat. Pemerintah
tak mungkin berbicara atas dasar kepemilikan lahan tambang semata.
Sebab, kata dia, Freeport akan tidak mau, dan kalau pengambilalihan dengan cara
penguasaan lahan, itu namanya menyuruh pergi Freeport dari Papua atau Indonesia,
dan menyuruh mereka angkat investasi dengan segala teknologi.
Selain itu, penggunaan istilah "akuisisi" dinilai tepat, mengingat transaksi berlangsung
antara bussines to bussines (B2B) atau perusahaan dengan perusahaan, bukan
transaksi antar perusahaan dengan pemerintah.
"Tentunya harus beli lagi aset yang sudah diangkat Freeport nanti, dan bersiap
menghadapi tuntutan ganti-rugi semua investasi mereka. Lihatlah prospek
pemikirannya ke depan apa yang didapat," tambahnya.
Page 46 of 101.
