Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 DESEMBER 2018
P. 86
Title BERTEMU ANIES, BURUH MENGADU BELUM DITETAPKANNYA UMSP
Media Name detik.com
Pub. Date 18 Desember 2018
https://news.detik.com/berita/4349086/bertemu-anies-buruh-mengadu-belu m-
Page/URL
ditetapkannya-umsp
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
BERTEMU ANIES, BURUH MENGADU BELUM DITETAPKANNYA
UMSP
Massa dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (LEM SPSI) bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka mengadukan
upah minimum sektoral provinsi (UMSP) yang belum ditetapkan.
"Kita sudah ketemu dengan gubernur, ditemui dengan sangat hangat, didengar sebagai
keluhan buruh yang menderita," kata Ketua DPD FSP LEM SPSI Yulianto di Balai Kota, Jl
Medan Merdeka Selatan,Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).
Yulianto mengkritisi Menaker Hanif Dhakiri yang mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 15
tahun 2018. Menurutnya, aturan itu menghambat kepala daerah dalam hal ini Anies,
menetapkan UMSP.
"Tahun ini tanggal 23 November Hanif mengeluarkan peraturan menteri, dia nekat
mengeluarkan Permen Nomor 15 tahun 2018. Di dalam peraturannya Permen 15 dia nekat
karena untuk mengerem upah sektoral itu agak susah karena memang angkanya tinggi. Dia
nekat supaya gubernur, kepala daerah tidak boleh menetapkan, kalau tidak ada
kesepakatan antara federasi di sektor itu dan asosiasi di sektor itu," jelas Yulianto.
UMSP dijelaskan Yulianto yakni upah minimum di sektor usaha yang lebih besar. Contohnya,
yakni bidang otomotif, logam, hingga elektronik.
"Jadi upah minimum itu ada dua, upah minimum provinsi, satu lagi upah minimum yang
sektoral, sektoral itu sektor khusus, sektor unggulan, misalnya otomotif, elektronik, logam,
jadi yanh memang perusahannya besar, industrinya besar kemudian punya kontribusi besar
di sebuah daerah," tutur dia.
Umumnya, penetapan UMSP ini nilainya lebih besar dibandingkan UMP. Misalnya UMP DKI
Rp 3,6 juta, UMSP bisa mencapai Rp 4,5 juta.
Menurut Yulianto, belum ditetapkannya UMSP ini karena Permen 15 yang dikeluarkan
Menaker Hanif. Perundingan antara federasi dan asosiasi di perusahaan sektoral ini sampai
saat ini masih belum ada titik temu. Karena itu, gaji buruh sektoral belum ada kenaikan.
"Ini kalau nggak sepakat gubernur tak dapat menetapkan angkanya," ujarnya.
"Permen 15 membatasi gubernur kalau terjadi deadlock antara federasi dan asosiasi. Pak
Anies diikat oleh permen itu. Kita nggak tahu apa yang dikeluarkan Hanif kalau semuanya
deadlock," lanjut Yulianto.
Page 85 of 139.
