Page 14 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 14
12/20/2020 Editorial: Pentingnya ketegasan Jokowi dalam Menyiapkan Peta Jalan Pasca-lndustri Tembakau - Opini - majalah.tempo.co
pemerintah segera mengakhiri ketergantungan pada industri rokok dan hasil
tembakau. Tak patut lagi pemerintah mengandalkan penerimaan negara dari
barang yang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
Selama ini, pemerintah selalu bersikap mendua pada industri rokok. Dalih
produsen untuk menjaga kelangsungan hidup petani tembakau menjadi
penyebabnya. Padahal alasan ini tak lagi relevan, mengingat rata-rata pabrik
rokok di Indonesia sudah bergantung pada tembakau impor.
Meningkatnya impor tembakau terjadi seiring dengan bergesemya pola produksi
industri rokok nasional, dari sigaret kretek tangan ke sigaret kretek mesin. Data
Badan Pusat Statistik menyebutkan impor tembakau, khususnya jenis Virginia
untuk bahan baku sigaret kretek mesin, melejit dari 119.540 ton ke kisaran
122.000 ton pada 2018-2019. Tahun ini impor ada kemungkinan melonjak lagi
seiring dengan gangguan produksi tembakau lokal dan lahan tanam yang
menyusut. Dengan pola ini, penyerapan tembakau lokal bakal menurun, sehingga
pada titik tertentu petani bakal kehilangan pasar.
Karena itu, petajalan industri hasil tembakau selayaknya mengarah pada
pembatasan produksi dan konsumsi. Untuk mengendalikan suplai, pemerintah
harns mengupayakan alih usaha petani tembakau ke komoditas lain secara
bertahap. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan harus
mulai memikirkan pengurangan kapasitas pabrik rokok secara gradual sekaligus
mencari altematiflapangan kerja barn.
Untuk mengendalikan konsumsi, keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani terns
menaikkan cukai dan pajak rokok sudah tepat. Pemerintah jangan ragu untuk
mengerek tarif cukai ke level yang progresif. Kenaikan tarif cukai rata-rata 12,5
persen mulai Febrnari 2021 sangat rendahjika dibandingkan dengan tahun ini,
yang mencapai 23 persen.
Putusan Mahkamah Agung pada 2016 yang membatalkan peraturan Menteri
Perindustrian tentang petajalan industri hasil tembakau 2015-2020 seharnsnya
menjadi rnjukan. Putusan itu menyebutkan target pertumbuhan produksi rokok
bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Hak Asasi
Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Kovenan Intemasional
tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Walhasil, pembatasan produksi dan pengendalian konsumsi adalah pilihan mutlak.
Tak ada lagi rnang bagi pemerintah untuk menyusun petajalan industri rokok dan
hasil tembakau, yang berorientasi pada pertumbuhan Tentu
read://https_majalah.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmajalah.tempo.co%2Fread%2Fopini%2F162144%2Feditorial-pentingnya-ketegasan-joko... 2/3
