Page 44 - Emodul_FitriyahDF_051

b. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang
tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
c. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan
perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya
kesulitan likuiditas.
d. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang
bersifat sistemik.

4. Peran sistem pembayaran sangat penting didalam sebuah perekonomian, apalagi dalam
perekonomian sebuah negara. Sistem pembayaran memiliki peran yaitu berguna untuk menjaga
stabilitas perbankan dan keuangan. Sebagai sarana untuk transmisi kebijakan moneter. Selain itu,
juga berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi pada sebuah
negara. Dengan demikian, peran sistem pembayaran dalam perekonomian harus diatur dan juga
diawasi sebaik mungkin supaya bisa berjalan dengan lancar dan aman.
5. Komponen-komponen sistem pembayaran :
a. Kebijakan. Kebijakan merupakan salah satu komponen yang memberikan dasar
pengembangan sistem pembayaran di suatu negara. Kebijakan sistem pembayaran umumnya
tercermin dalam berbagai peraturan dan ketentuan.
b. Kelembagaan. Komponen kelembagaan meliputi berbagai lembaga yang secara langsung
maupun tidak langsung ikut andil dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Lembaga-
lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran terdiri atas bank sentral, bank-bank dan
lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dan
sebagainya.
c. Alat Pembayaran. Instrumen pembayaran tunai berupa mata uang yang berlaku di Indonesia,
yaitu rupiah. Sementara instrumen non-tunai bisa berbentuk warkat seperti cek, bilyet giro,
nota debet, dan nota kredit.
d. Mekanisme Operasional. Mekanisme operasional hendaknya harus bisa menjamin
kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak
penerima.
e. Infrastruktur Teknis. Infrastruktur teknis mencakup berbagai komponen teknis yang
dibutuhkan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana, seperti sistem jaringan
komputer, komunikasi, perangkat lunak dan keras, sistem back-up, dan lain-lain.
f. Perangkat Hukum. Perangkat hukum meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan sistem pembayaran.

6. Bank indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu :

a. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit,
risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan
sistem pembayaran.
b. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat
digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena
meningkatnya skala ekonomi.

34