Page 8 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Kemudian UU Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang
meliputi sebagai berikut:

1. Kepastian hukum keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai
alat bukti.
2. Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan.

3. Penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal, dan
kewenangan penyidik untuk meminta informasi elektronik untuk kepentingan penegakan
hukum.

4. Persetujuan orang yang bersangkutan atas informasi elektronik yang menyangkut data
pribadi.

UU ITE terdiri atas 13 bab dan 54 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas
dan Tujuan; Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik; Penyelenggaraan Sertifikasi
Elektronik dan Sistem Elektronik; Transaksi Elektronik; Nama Domain, Hak Kekayaan
Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi; Perbuatan yang Dilarang; Penyelesaian Sengketa;
Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
dan Ketentuan Penutup.
Salah satu fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan.
Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat
(1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam rangka mendukung salah satu fungsi
pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan
Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
(Tatib DPR RI), didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413A ayat (3) UU MD3 diatur bahwa
Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI
berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan
fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) dibawah
Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung (supporting system) di bidang
keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU kepada DPR RI bermaksud
melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU ITE.

Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan perhatian yang
serius dalam melihat penerapan dan efektivitas UU ITE, mengetahui gambaran umum dan
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari
para pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya
penguatan dari sisi regulasi dan penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

6 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI