Page 12 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Pasal tersebut, pemerintah mengeluarkan SKB UU ITE yang menyatakan bahwa Pasal
27 ayat (4) UU ITE mengacu pada Pasal 368 KUHP. Hal ini menjadikan delik aduan
tindak pengancaman menjadi tidak diakomodir. Oleh karenanya norma “pemerasan
dan pengancaman” UU ITE perlu dilakukan harmonisasi dengan KUHP.

h. Larangan Perbuatan Menyebarkan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Pasal 28 ayat (2) UU ITE memiliki delik yang serupa dengan Pasal 156-Pasal 157
KUHP terkait larangan menyebarkan ujaran kebencian (hate speech), namun Pasal 28
ayat (2) UU ITE hanya mengkhususkan adanya unsur delik informasi yang disebarkan
dalam media elektronik. Perbedaan utama antara kedua ketentuan tersebut terletak
pada adanya unsur “individu”, unsur “antargolongan”, ancaman pidana, serta
penggunaan kata “menyebarkan” dengan frasa “di muka umum”. Pasal 28 ayat (2) UU
ITE juga termasuk sebagai “pasal karet” yang menimbulkan multitafsir dan kontroversi
di tengah masyarakat.
Selain SKB UU ITE, ketentuan penanganan ujaran kebencian (hate speech) bagi
internal Kepolisian juga diatur dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015. Namun dalam SE
Kapolri No. SE/6/X/2015 terdapat beberapa ketentuan baru yang tidak sesuai dengan
Pasal 28 ayat (2) UU ITE seperti penambahan objek ujaran kebencian, bentuk-bentuk
ujaran kebencian, serta dampak dari ujaran kebencian (hate speech). Sehingga untuk
mengatasi hal-hal tersebut yang berpotensi menimbulkan disharmoni secara
substansi, multitafsir dalam penegakan hukum oleh APH dan menimbulkan kontroversi
di tengah masyarakat diperlukan revisi atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

i. Permasalahan Pengaturan Delik Pidana Pinjaman Online Ilegal

Bahwa ketentuan Pasal 29 UU ITE mengenai tindakan ancaman kekerasan yang
dilakukan dengan sarana elektronik hanya mengatur mengenai hukum formil yang
mensyaratkan terpenuhinya unsur delik tanpa melihat maksud dari pelaku dalam
melakukan tindak pidana ancaman kekerasan, seperti yang telah tercantum dalam
Pasal 335 KUHP. Hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir diantara APH maupun
masyarakat, terutama apabila dikaitkan dengan kasus pinjaman online ilegal yang
dalam hal melakukan tindak pidana ancaman kekerasan tersebut disertakan dengan
adanya maksud agar nasabah segera membayar dana yang sudah dipinjam kepadanya.
Terkait hal tersebut, perlu dilakukan revisi atau perubahan yaitu dengan penambahan
norma maksud dilakukannya tindak pidana ancaman kekerasan seperti yang terdapat
dalam ketentuan Pasal 335 KUHP.

j. Pemutusan Akses Terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik
Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE telah mengatur mengenai kewenangan
Pemerintah dalam memutus akses informasi dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan melanggar hukum guna melindungi kepentingan umum serta
bertujuan agar mencegah penyalahgunaan informasi dan/atau dokumen elektronik.
Ketentuan tersebut kemudian diteruskan dengan terbitnya PP 71/2019 yang secara
substansi mengatur mengenai batasan, kategori serta klasifikasi mengenai informasi
dan/atau dokumen elektronik yang mengatur muatan melanggar hukum. Bahwa

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

10 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI