Page 17 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 17
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perubahan Norma UU ITE 3
Tabel 2. Peraturan Pelaksanaan UU ITE 5
Tabel 3. Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi 7
Tabel 4. Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan KUHP 13
Tabel 5. Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan KUHAP 19
Tabel 6. Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan UU KPK 21
Tabel 7. Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan UU Narkotika 22
Tabel 8. Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan UU Pornografi 22
Tabel 9. Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 23
Tabel 10. Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 25
Tabel 11. Informasi Elektronik Sebagai Perluasan Alat Bukti (Pasal 5 ayat (2)) 27
Tabel 12. Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) (Pasal 10) 28
Tabel 13. Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Melindungi Informasi Elektronik (Pasal 16) 29
Tabel 14. Peran Serta Masyarakat Terkait Data Pribadi (Pasal 26 ayat (1)) 31
Tabel 15. Penghapusan Data Pribadi Yang Tidak Relevan Melalui Penetapan Pengadilan
(Pasal 26 ayat (3)) 32
Tabel 16. Frasa “Tidak Relevan” Dalam Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU ITE (Pasal 26 ayat (4)) 33
Tabel 17. Larangan Perbuatan Menyebarkan Muatan Yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)) 34
Tabel 18. Kekerasan Berbasis Gender Online (Pasal 27 ayat (1)) 37
Tabel 19. Perbedaan Ancaman Pidana Pelaku Perjudian UU ITE dan KUHP (Pasal 27 ayat (2)) 38
Tabel 20. Norma Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE (Pasal 27 ayat (3)) 41
Tabel 21. Norma Pemerasan dan Pengancaman dalam UU ITE Dikaitkan dengan KUHP
(Pasal 27 ayat (4)) 44
Tabel 22. Larangan Perbuatan Menyebarkan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (Pasal 28 ayat (2)) 45
Tabel 23. Permasalahan Pengaturan Delik Pidana Pinjaman Online Ilegal (Pasal 29 jo. Pasal 45B) 47
Tabel 24. Kata “Wajib” Dalam Ketentuan Pasal 40 ayat (2a) UU ITE (Pasal 40 ayat (2a)) 48
Tabel 25. Kewenangan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik (Pasal 40 ayat (2b)) 49
Tabel 26. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ketentuan UU ITE 51
Tabel 27. Pengawasan Informasi dan Transaksi Elektronik 51
Tabel 28. Pemahaman SDM Terkait Pidana Siber 52
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 15
