Page 21 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 21

13.   Permen Kominfo        :     Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  5
                     5/2020                     Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
                                                Privat
              14.   Permen Kominfo        :     Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20
                     20/2016                    Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem
                                                Elektronik
              15.   Tatib DPR RI          :     Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib


              16.   SKB UU ITE            :     Keputusan  Bersama  Menkominfo,  Jaksa  Agung  dan  Kapolri
                                                dengan Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan
                                                Nomor  KB/2/VI/2021  Tentang  Pedoman  Implementasi  Atas
                                                Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
                                                Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Sebagaimana
                                                Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
                                                Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
                                                2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
              17.   SE Kapolri No.        :     Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran
                     SE/2/11/2021               Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia
                                                yang Bersih, Sehat, dan Produktif
              18.    SE Kapolri No.       :     Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan
                     SE/6/X/2015                Ujaran Kebencian (Hate Speech)
              19.   ST Kapolri No.        :     Surat  Telegram  Kapolri  Nomor  ST/339/II/RES.1.1.1./2021
                     ST/339/II/RES.1.1.         tentang  Pedoman  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana
                     1./2021                    Kejahatan Siber


           B.  Kementerian/Lembaga

               1.    Akademisi FH UI       :    Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
               2.    Akademisi FH Unair    :    Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga
               3.    Akademisi FH Unri     :    Akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau
               4.    Akademisi FH USU      :    Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
               5.    Akademisi FIF         :    Akademisi Fakultas Informatika Universitas Telkom, Bandung
                     Universitas Telkom
               6.    Bareskrim Polri       :    Badan  Reserse  dan  Kriminal  Kepolisian  Negara  Republik
                                                Indonesia
               7.    Diskominfo Jatim      :    Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
               8.    Diskominfo Sumut      :    Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
               9.    Diskominfotik Riau    :    Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

               10.  Dit. Dal. Aptika,      :    Direktorat  Pengendalian  Aplikasi  Informatika,  Direktorat
                     Dirjen Aptika,             Jenderal  Aplikasi  Informatika,  Kementerian  Komunikasi  dan
                     Kominfo                    Informatika
               11.  Dit. Pengelolaan       :    Direktorat Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi

                     Media, Dirjen              dan  Komunikasi  Publik,  Kementerian  Komunikasi  dan
                     Informasi dan              Informatika
                     Komunikasi Publik,
                     Kominfo



            Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
            Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

            Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI    19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26