Page 26 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

PUTUSAN MK NOMOR 5/PUU- PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU- UU NO. 19 TAHUN 2016
VIII/2010 XIV/2016

Diputus 24 Februari 2011 Diputus 7 September 2016 Diundangkan 25 November
2016
dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas
permintaan kepolisian,
kejaksaan, dan/atau institusi
penegak hukum lainnya yang
ditetapkan berdasarkan undang-
undang sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE
Mengubah:
Pasal 45.

Menyisipkan:
Pasal 45A;
Pasal 45B.

Berdasarkan Tabel 1 diatas, terdapat 1 (satu) pasal yang dinyatakan inkonstitusional
bersyarat menurut Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan terdapat 2 (dua) pasal yang
dinyatakan inkonstitusional bersyarat menurut Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016.
Disamping itu terdapat perubahan pada UU ITE berupa mengubah dan menyisipkan
ketentuan pasal, antara lain:

● mengubah: keberadaan informasi/dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti
yang sah pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1); penyadapan harus dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum pada Penjelasan Pasal 5 ayat
(2); kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam penghapusan
informasi/dokumen elektronik dalam Pasal 26 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); penjelasan
lebih terperinci terkait informasi/dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain/publik
pada Penjelasan Pasal 27 ayat (1); delik pencemaran nama baik dan/atau fitnah, serta
pemerasan mengacu KUHP pada Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4); penyadapan
dapat dilakukan untuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum pada Pasal 31
ayat (3) dan ayat (4); menjelaskan lebih terperinci pengembangan fasilitasi pemanfaatan
teknologi informasi pada Penjelasan Pasal 40 ayat (1); penyidikan, penggeledahan,
kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS), penangkapan dan penahanan
dalam rangka penegakan hukum pada Pasal 43 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat
(7), dan ayat (8); definisi PPNS pada Penjelasan Pasal 43 ayat (1); ancaman pidana
penjara dan pidana denda, dan penormaan delik aduan pada Pasal 45.

● menyisipkan: ketentuan umum mengenai penyelenggaraan sistem elektronik pada Pasal
1 angka 6a; kewajiban pemerintah dan kewenangan pemerintah memutus akses dalam
mencegah penyebarluasan muatan yang dilarang pada Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b);
PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum pada Pasal 43 ayat (7a);
penambahan delik menyebarkan berita bohong yang berdampak kerugian dan
kebencian pada Pasal 45A; penambahan delik mengirimkan informasi berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti pada Pasal 45B.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

4 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI