Page 27 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 27

UU  ITE  telah  mengamanatkan  beberapa  peraturan  pelaksanaan,  sebagaimana
                     dijelaskan dalam Tabel 2 berikut:
                                                             Tabel 2.
                                                   Peraturan Pelaksanaan UU ITE

                      NO
                                            PASAL                           PERATURAN PELAKSANAAN
                       .
                       1.   Pasal 10 ayat (2)                      Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
                                                                   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
                           Ketentuan  mengenai  pembentukan  Lembaga
                           Sertifikasi  Keandalan  sebagaimana  dimaksud
                           pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan
                           Pemerintah.
                       2.   Pasal 11 ayat (2)                      Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
                                                                   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
                           Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan
                           Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
                           (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
                       3.   Pasal 13 ayat (6)                      Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
                                                                   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
                           Ketentuan    lebih   lanjut   mengenai
                           Penyelenggara    Sertifikasi   Elektronik
                           sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur
                           dengan Peraturan Pemerintah.
                       4.   Pasal 16 ayat (2)                      Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
                                                                   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
                           Ketentuan     lebih   lanjut    tentang
                           Penyelenggaraan     Sistem    Elektronik
                           sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
                           dengan Peraturan Pemerintah.
                       5.   Pasal 17 ayat (3)                      Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
                                                                   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
                           Ketentuan    lebih   lanjut   mengenai
                           penyelenggaraan   Transaksi   Elektronik
                           sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
                           dengan Peraturan Pemerintah.
                       6.   Pasal 22 ayat (2)                      Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
                                                                   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
                           Ketentuan    lebih   lanjut   mengenai
                           penyelenggara  Agen  Elektronik  tertentu
                           sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
                           dengan Peraturan Pemerintah.
                       7.   Pasal 24 ayat (4)                      Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
                                                                   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
                           Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
                           Nama  Domain  sebagaimana  dimaksud  pada
                           ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
                           Peraturan Pemerintah.
                       8.   Pasal 26 ayat (5)                      Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
                                                                   Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
                           Ketentuan  mengenai  tata  cara  penghapusan
                           Informasi  Elektronik  dan/atau    Dokumen
                           Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat


            Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
            Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

            Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI    5
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32