Page 32 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU ITE dilakukan melalui pengumpulan data dan
informasi dari instansi pusat dan daerah baik sebagai regulator, fasilitator, maupun
implementator, dimaksudkan antara lain:
1. Untuk mengetahui materi muatan dalam UU ITE masih memadai digunakan sebagai
dasar hukum penyelenggaraan ITE pada situasi saat ini dan yang akan datang, sehingga
dapat diketahui perlu atau tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan atau
penggantian terhadap undang-undang dimaksud.
2. Untuk mengetahui efektivitas implementasi dan pelaksanaan UU ITE dalam mendukung
pengembangan teknologi informasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan
nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, sehingga dapat dilakukan
penyempurnaan dan perbaikan dalam penggunaan dan pemanfaatan ITE.

D. Metode Pemantauan

Metode pemantauan pelaksanaan UU ITE dilakukan dengan pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi
masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, atau menimbulkan
multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang
dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding),
kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (problem-finding), kemudian
diteruskan pada identifikasi masalah (problem identification), dan yang terakhir untuk
mencari penyelesaian masalah (problem solution).
Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi
melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para
pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator
maupun implementator UU ITE.
Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah
yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum
yang ada. Selanjutnya, dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU ITE.
Dalam melakukan kajian dan evaluasi tersebut, digunakan pendekatan teori efektivitas
hukum yang dikembangkan para ahli di bidang sosiologi hukum. Lawrence M. Friedman
mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen sistem hukum yang menentukan berfungsi
atau tidaknya suatu hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal
1
substance), dan budaya hukum (legal culture). Sementara itu, sosiologi hukum Indonesia,
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang merupakan esensi
dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara
2
lain:

1
Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction], diterjemahkan oleh
Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa: 2001), hlm. 9.
2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),
hlm. 17-18.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

10 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI