Page 28 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 28
NO PASAL PERATURAN PELAKSANAAN
.
(3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
9. Pasal 40 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan data yang disajikan Tabel 2 diatas, dalam kurun waktu 13 (tiga belas)
tahun berlakunya UU ITE, semua peraturan pelaksananya telah diterbitkan oleh
pemerintah.
Adapun undang-undang lain yang secara substansial berkaitan erat dengan UU ITE
antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan
Kejahatan terhadap Keamanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
Keterkaitan tersebut lebih lanjut akan kami uraikan secara khusus dalam Bab II buku ini.
Salah satu fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (untuk
selanjutnya disebut dengan DPR RI) berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun
1945 ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih
lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
MD3). Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pengawasan
pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) jo.
Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (untuk
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
6 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI
